Badung, IDN Times - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengadakan Diskusi Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narpidana antar Negara. Diskusi dilakukan di Ruang Rapat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Kamis (2/2/2023).
Pertemuan itu disebut sebagai langkah penyiapan substansi dan kelengkapan RUU yang telah diagendakan sebelumnya dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024.
Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Constantinus Kristomo, mengungkapkan bahwa diskusi ini untuk memperoleh masukan yang bermanfaat dalam penyusunan naskah akademik tersebut sesuai dengan kondisi empiris yang ada di masyarakat.
"Diskusi ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan yang akan dimanfaatkan dalam penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana antar Negara", ujar Kristomo.
Tim dari BPHN melakukan wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berkewarganegaraan asing untuk mendapatkan informasi yang bisa menjadi bahan dalam penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana antar Negara. Sebelum diskusi, Kepala Badan Pusat Perencanaan Hukum Nasional juga melaksanakan diskusi terkait RUU Badan Usaha di Universitas Udayana.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) memberikan harapan bagi setiap narapidana untuk memperoleh pemenuhan hak-haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harapannya, setiap napi memperoleh layanan standar dan pelindungan dalam menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
Menurut Constantinus Kristomo, kehadiran UU Pemasyarakatan berdasarkan hukum nasional saat ini tidak lagi dipandang sebagai alat penghukuman belaka. Melainkan sebagai ruang bagi setiap narapidana untuk merestorasi dirinya melalui pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial.
Salah satu amanat dalam UU Pemasyarakatan adalah berkaitan dengan pemindahan narapidana antar negara, yang pengaturannya perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan Pemindahan Narapidana antar Negara (Transfer of Sentenced Persons) menjadi bagian dalam kebijakan internasional, mengacu berdasarkan United Nations Transnational Organized Crime Convention (UNODC).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu, berharap dari kegiatan tersebut, bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat sehingga WBP, baik WBP yang berasal dari Indonesia maupun berkebangsaan asing, mendapatkan hak-haknya seperti yang dikutip dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
"Salah satu hak dari WBP asing adalah pemindahan narapidana antar negara," ungkapnya.
Pemindahan tersebut menjadi perhatian yang mendasar bagi subjek narapidana yang tanpa terkecuali dengan latar belakang kewarganegaraan, berhak untuk memperoleh hak-hak yang sama sebagai narapidana pada umumnya di negara tempat menjalani hukuman pidananya.
Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Gun Gun Gunawan, menambahkan bahwa untuk melakukan perpindahan narapidana antar negara, harus membangun kerjasama antar negara sehingga terjalin kerja sama yang baik.