Penyebab Dana LPD dan Bumdes di Klungkung Rentan Dikorupsi

Saat ini kasus dugaan korupsi di LPD Ped sudah berjalan ke tahap sidang di Pengadilan Tipikor. Terbaru, Bumdes di Kampung Toya Pakeh, Nusa Penida, juga tengah diselidiki oleh Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida karena dugaan korupsi di tubuh Bumdes tersebut.

Suwirta mengungkapkan hal yang mendasar dari munculnya kasus di LPD dan Bumdes ini yakni adanya kesalahan pengelolaan anggaran. Besarnya dana yang dikelola belum diimbangi dengan SDM yang berkompeten.

"Semakin besarnya dana desa yang dikelola, namun tidak diimbangi dengan kompetensi, dan SDM yang belum siap. Hal itulah yang menyebabkan semakin banyak pengurus LPD dan Bumdes terjerat kasus hukum. Saya lihat ini tidak hanya di Klungkung, namun juga di berbagai daerah lainnya," ujar Suwirta, Kamis (21/4/2022).

Ia mengingatkan para Perbekel dan Bendesa di setiap daerah untuk berhati-hati dalam memilih SDM di Bumdes ataupun LPD dan berhati-hati dalam mengelola keuangan.

“Pengelolaan Bumdes dan LPD sebaiknya agar diserahkan ke orang orang berkompeten sehingga segala usaha yang dibangun di desa bisa optimal dan tidak bermasalah di kemudian hari,” jelas Suwirta.

Sementara itu, Inspektur Daerah Klungkung, I Made Seger, juga sempat memberikan komentarnya terkait beberapa kasus korupsi yang menjerat oknum di LPD dan Bumdes di Klungkung. Selama ini ia melihat pengawasan di internal masih lemah, khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran Bumdes dan LPD.

Lemahnya penggawasan ini bermuara pada pengelolaa keuangan yang tidak profesional di Bumdes dan LPD. Penyelewengan menjadi riskan karena masyarakat sebagai nasabah biasanya merasa sangat percaya dengan pengurus Bumdes atau LPD.

Ia mencontohkan, seorang warga menabung atau membayar kredit ke petugas pungut di Bumdes atau LPD. Namun warga tersebut jarang yang meminta kuitansi print, hanya dicatat di buku. Uang inilah yang tidak tercatat ke sistem kas sehingga rentan diselewengkan.

“Pengelolaan secara tidak profesional itu yang menjadi celah penyelewengan. Kebetulan karena pandemik, banyak yang narik tabungan. Tapi malah tidak ada uang kas,” ungkapnya.

Bumdes dan LPD yang dikelola secara kurang profesional dan laporan keuangan yang kacau, menjadi celah bagi oknum pengurus melakukan penyalahgunaan keuangan.

"Tata kelola Bumdes perlu dibenahi, baik pengelolaan usaha maupun administrasi keuangan serta pelaporannya," ujar Made Seger.

Made Seger tidak menampik saat ini dirinya menerima beberapa permintaan penghitungan kerugian negara. Setelah LPD Desa Ped, inspektorat juga melakukan audit kerugian negara terhadap Bumdes Kampung Toya Pakeh.

“Kami menerima beberapa permintaan audit kerugian negara dari aparat penegak hukum terkait Bumdes. Sedang dalam proses,” tegasnya.