Pemda Jembrana Tanggung Biaya Berobat Warga yang Tak Punya BPJS
Jembrana, IDN Times - Beberapa waktu lalu, tepatnya, Rabu (17/10), Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menegur soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mengalami defisit. Ia meminta supaya BPJS Kesehatan mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan jelas agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas.
"Ini sebetulnya urusan direktur utama BPJS, gak sampai presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp4,9 triliun, ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp4,9 triliun lah kok enak banget ini. Kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi, dikutip dari Antara.
Meski sistem manajemen BPJS Kesehatan dinilai tidak jelas oleh Jokowi, namun Pemerintah Kabupaten Jembrana justru melakukan tindakan lain. Pemda Jembrana malah menanggung biaya pengobatan bagi warganya yang belum memiliki atau menjadi peserta jaminan kesehatan BPJS. Program ini diberi nama Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jembrana.
1. Pemda Jembrana kucurkan dana Rp11 miliar untuk menjalankan program ini
Kepala Dinas Kesehatan Jembrana, dr Putu Suasta membenarkan jika program ini dijalankan karena masih ditemukannya ribuan warga Jembrana yang belum menjadi peserta BPJS.
Pemda akan mengalokasikan dana Rp11 miliar, masing-masing untuk RSU Negara Rp7 miliar, serta Puskesmas dan rumah sakit rujukan Rp4 miliar.
2. Warga Jembrana akan dibiayai jika berobat ke RSU Negara, puskesmas dan dua rumah sakit rujukan
Dengan begitu, warga akan dibiayai dari program tersebut setiap hendak berobat ke RSU Negara, Puskesmas serta dua rumah sakit rujukan seperti RSU Tabanan dan RS Sanglah. Tapi syaratnya adalah warga belum memiliki jaminan kesehatan lainnya. Program ini hanya berlaku untuk kelas tiga saja.
3. Program ini hanya bersifat sementara
Program ini, lanjut dr Putu Suasta, sifatnya hanya sementara. Sebab tahun depan, seluruh program jaminan kesehatan akan dilebur ke dalam BPJS Kesehatan. Ketika dilebur, pihaknya siap mulai merancang alokasi anggarannya. Pemda setempat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan menanggung bersama-sama.
Diperkirakan, pemda Jembrana akan menanggung biaya premi Rp20 miliar, sedangkan Pemprov Bali sebesar Rp60 miliar.
