Pemberantasan Korupsi di ASEAN Butuh Kerja Sama Teknologi
Denpasar, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membuka rangkaian Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ke-20 atau The 20th Principals Meeting of the ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) di Ballroom Bali Beach Convention, pada Senin (2/12/2024). Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis teknologi guna memerangi korupsi, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
"Korupsi tidak mengenal batas negara. Kejahatan ini tidak hanya melemahkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan menghambat kemajuan di banyak negara ASEAN," terangnya.
1. Negara ASEAN membutuhkan kerja sama teknologi untuk memberantas korupsi
Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, kolaborasi regional berbasis teknologi sangat diperlukan guna mengatasi tantangan bersama secara lebih efektif. Teknologi memegang peran strategis dalam menyelaraskan upaya kolaborasi pemberantasan korupsi di kawasan ASEAN. Teknologi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang timbul dari keragaman budaya, sumber daya, dan sejarah di setiap negara anggota.
"Teknologi memiliki peran penting dalam memerangi korupsi di kawasan ASEAN. Perangkat digital dapat menyediakan platform untuk berbagi informasi, investigasi bersama, dan melakukan pemantauan secara real time," terangnya.
2. Terbentuknya forum rencana aksi pemberantsan korupsi
Lebih lanjut untuk mewujudkannya memerlukan kerangka kerja penerapan teknologi yang jelas. Kemudian sistem hukum yang kuat, dan kemauan politik yang konsisten dari negara anggota ASEAN-PAC. Hal ini mengingat sejak didirikan pada 2004, forum ini telah berkembang secara signifikan.
"Salah satu tonggak perkembangan forum ini adalah menjadi bagian dari rencana aksi bersama dalam instrumen Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan (Blueprint) ASEAN di tahun 2009 serta menjadi Entitas yang Terakreditasi dengan ASEAN," jelasnya.
Ke depannya forum ASEAN-PAC diharapkan dapat mengintegrasikan tugasnya secara lebih komprehensif pada komunitas ASEAN.
3. KPK jadi ketua ASEAN-PAC, harapan negara ASEAN bebas korupsi
Sementara itu, Wakil Ketua State Inspection Authority (SIA) Republik Demokratik Rakyat Laos, Vilayvanh Boutdakham, berharap pertemuan ini dapat menguatkan kolaborasi antarnegara anggota dan menjadi wadah strategis guna berbagi pengalaman, serta praktik baik dalam pemberantasan korupsi. KPK diharapkan dapat mewujudkan kawasan ASEAN yang bebas dan bersih dari korupsi.
“(Di penghujung) tahun 2024 ini, keketuaan ASEAN-PAC akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)sebagai perwakilan Indonesia. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan KPK, ASEAN-PAC dapat melanjutkan keberhasilan dan mampu bersatu untuk tetap menjaga nilai dasar ASEAN," terangnya.
Selama masa keketuaan sejak November 2023 hingga Desember 2024, Laos telah berhasil memperkenalkan berbagai program strategis yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas negara dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. Satu di antaranya melalui penyelenggaraan ASEAN-PAC Capacity Building Workshop pada 11 Juli 2024 lalu yang membahas terkait penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) di kawasan Asia Tenggara.
