Pemandu Gunung di Bali Pasrah Dijanjikan Tenaga Kontrak

Rencana Pemprov Bali tersebut ditanggapi oleh seorang pemandu pendakian di Gunung Agung, Made Susana. Menurutnya, rencana yang disampaikan oleh Gubernur Bali itu cukup baik. Namun dirinya tidak ingin hal itu sebatas janji.

"Kalau disampaikan seperti itu, ya jangan hanya janji. Perlu dilihat juga, penghasilannya berapa. Setidaknya penghasilannya biar layak dan jelas juga untuk kami yang kehilangan pekerjaan utama jika ada aturan pelarangan pendakian," ujar Susana, Rabu (7/6/2023).

Dari aktivitas pendakian itu, dirinya bisa mendapatkan penghasilan antara Rp500 ribu sampai Rp1 Juta untuk sekali mengantar tamu ke puncak Gunung Agung. Dalam sebulan, ia bisa tiga sampai empat kali mengantar tamu mendaki Gunung Agung.

"Karena pemandu ke Gunung Agung dari (Kecamatan) Rendang ini cukup banyak, bisa ratusan orang," ungkap Susana.

Hal serupa diungkapkan oleh pemandu pendakian lainnya, Made Dharma. Pria yang sudah lebih dari 20 tahun memandu pendaki ke Gunung Agung ini hanya bisa pasrah jika aktivitas wisata pendakian ke gunung tertinggi di Bali itu ditutup. 

Ia mengaku tidak ada pilihan lain selain harus menerima tawaran menjadi tenaga kontrak jika pendakian wisata itu resmi ditutup. Made Dharma berharap upah yang diterimanya sebagai tenaga kontrak bisa layak.

"Kalau ukuran layak, minimal UMR. Karena banyak saya dengar info, jika tenaga kontrak di pemerintahan gajinya di bawah UMR," harap Made Dharma.

Selama ini ia mengandalkan aktivitas pemandu sebagai pekerjaan utamanya, sambil memelihara sapi.

"Kalau ternak sapi kan tahunan, baru bisa menikmati hasilnya," katanya.

Meskipun demikian, Made Dharma ingin menyampaikan masukan untuk Pemprov Bali. Jika harus memilih, daripada menawarkan tenaga kontrak, ia lebih memilih jika aktivitas wisata pendakian gunung tidak ditutup. Menurutnya menjaga kesucian gunung tidak harus dengan menutup total aktivitas pendakian.

"Kalau pendakian gunung ditutup total atas nama kesucian, sama saja dengan membasmi tikus dengan membakar lumbungnya. Lebih baik aturan untuk mendaki yang diperketat," kata Made Dharma.

Misalnya, memperketat setiap pos pendakian agar tidak ada pendaki ilegal, setiap pendaki wajib diawasi oleh pemandu untuk mengantisipasi tindakan yang dapat merusak kesucian kawasan gunung.

"Aturan diperketat, bulan mendakinya yang dilarang," jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov Bali melakukan rapat koordinasi Pariwisata Bali Menuju Bali Era Baru, Rabu (31/5/2023) lalu. Dalam rapat itu, mencuat tentang larangan aktivitas wisata di kawasan gunung di Bali. Mengingat selama ini gunung menjadi kawasan yang disucikan oleh masyarakat Bali.

Ini tidak hanya berlaku untuk wisatawan mancanegara (wisman), tetapi juga wisatawan domestik dan masyarakat lokal. Gunung di Bali ke depannya hanya bisa dilakukan pendakian jika ada pelaksanaan upacara khusus.