Ombudsman RI Terima 18 Pengaduan Terkait Layanan Kementan

Yustus mengatakan, Ombudsman RI memastikan perjalanan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih, dan Melayani (WBBM) pada Kementan dapat berjalan baik, khususnya di Badan Karantina Pertanian dan Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pihaknya menyarankan agar Kementan membangun unit pengelolaan pengaduan, penguatan kompetensi petugas, dan inovasi pelayanan publik yang lebih baik.

“Harus membangun unit pengelolaan pengaduan. Itu harus dilakukan,” ungkapnya.

Yustus mengakui, Kementan menjadi instansi yang tidak banyak diadukan ke Ombudsman. Dari catatannya, ada 18 pengaduan tentang layanan karantina kepada Ombudsman sepanjang tahun 2022. Angka itu dinilai, bahwa Kementan telah melakukan pelayanan publik dengan cukup baik.

“Dari tahun 2022 kemarin, Kementan itu hanya 18 yang dilaporkan secara nasional,” kata Yustus.

Yustus berharap workshop semacam ini harus kontinyu dengan mempertimbangkan urgensinya. Melalui penyelenggaraan workshop ini, diharapkan setiap UPT Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Karantina Pertanian, dapat memulihkan kepercayaan publik, serta menstimulasi terbentuknya inovasi pelayanan.

“Urgensinya memang harus. Karena ini soal bagaimana memahami, bicara soal mindset. Jadi orangnya bukan sekadar program,” jelasnya.