Membaca Dampak Penundaan Retret dari PDIP Terhadap Bali
Denpasar, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah di seluruh Indonesia agar menunda perjalanan untuk mengikuti retret pada tanggal 21-28 Februari 2025 di Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Instruksi Harian Ketua Umum Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 itu ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2025.
IDN Times telah melakukan konfirmasi terkait instruksi tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gianyar, tanggal 22 Februari 2025 pukul 15.19 Wita. Tetapi belum ada respon hingga berita ini diterbitkan. Selain Bupati Gianyar terpilih, Agus Mahayastra, ada sederet kepala daerah di Bali yang diusung PDIP. Misalnya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster dan Giri Prasta. Keduanya diusung oleh partai berlogo banteng ini.
Akademisi Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud), Efatha Filomeno Borromeu Duarte, mengamati langkah PDIP ini sebagai bagian dari dinamika politik nasional. Berikut penjelasan selengkapnya.
1. Dinamika politik nasional
Efatha menjelaskan, langkah PDIP ini sebagai wujud dinamika konstelasi politik nasional. Ia mengamati, upaya merangkul PDIP telah dilakukan secara terbuka. Namun, kompleksitas manuver politik yang tak menentu, berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap PDIP. Efatha menambahkan, manuver politik yang sporadis, juga berdampak pada Bali dengan dominasi kepala daerah yang diusung PDIP.
“PDIP tengah mengalami guncangan baik dari dalam maupun dari luar, tetapi saya melihat bahwa sejatinya sudah ada komunikasi tersembunyi dari figur Megawati dan Prabowo,” ungkap Efatha saat dihubungi IDN Times, Senin (24/2/2025).
2. Bali kemungkinan diawasi ketat
Efatha berpendapat, dampak dari larangan retret terhadap Bali ini, misalnya berupa pengawasan ketat dari Pemerintah Pusat. Pengawasan ini merujuk pada sejumlah program strategis yang dikhawatirkan tertunda atau terhambat implementasinya di Bali. Kekhawatiran ini menguat jika tawar-menawar politik masih belum cair. Meskipun ada kekhawatiran, baginya Bali masih punya harapan.
“Di sisi lain, kunci utama yang akan diperhatikan Pak Prabowo adalah garis komando, seperti kepatuhan dengan instruksi pusat dan efektivitas komunikasi dengan para kepala daerah dari tingkat I sampai tingkat II,” kata Efatha.
3. Menakar daya tawar Bali
Harapan itu, menurut Efatha terletak pada keunikan Bali sebagai pintu gerbang internasional. Ia memberikan istilah, bahwa lumayan sulit menjadikan Bali sebagai anak tiri.
“Keunikan dan keuntungan strategis Bali sebagai pintu gerbang internasional Indonesia, hal inilah yang menambah daya tawar otomatis,” ungkapnya.
Efatha menilai jika syarat kapasitas profesionalitas itu terpenuhi, maka Bali tidak akan terimbas dampak gejolak politik.
“Pak Prabowo mungkin tidak terus memandang afiliasi partai sebagai standar utama. Maka, selama semua mampu bekerja sama, Bali akan baik-baik saja meskipun penuh kader PDIP,” kata Efatha.
