KPU Tabanan Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU Tabanan), I Wayan Suwitra mengatakan pada acara rapar pleno itu, terungkap banyak kejadian khusus di TPS yang menjadi atensi  Bawaslu Tabanan. Dari kejadian khusus itu ada yang tidak dibuatkan berita acara. Misalnya, di salah satu TPS di kecamatan Selemadeg, yakni di desa Bajera dan desa Wanagiri Kauh, ada pergeseran 1 surat suara yang tidak dibuatkan berita acara.

"Memang saat rapat pleno tingkat kabupaten banyak kejadian khusus yang dipaparkan namun sebenarnya sudah tidak perlu lagi dibacakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  karena sudah diselesaikan di rapat pleno tingkat kecamatan," ujar Suwitra, Jumat (6/12/2024).

Pada Pilkada 2024 ini, ada laporan bahwa sejumlah formulir C6 pemberitahuan pemilih  yang tidak tersampaikan ke penerima. Suwitra mengungkap karena itu pada Pilkada 2024 ini  menerapkan konsep memilih de jure atau daftar pemilih yang didaftar adalah mereka yang tercatat sebagai warga di suatu wilayah, dibuktikan dengan kepemilikan KTP di daerah yang bersangkutan.

"Padahal kami sudah tahu, orang yang bersangkutan sudah tidak tinggal di alamat KTP atau sudah pindah domisili. Tetapi karena konsepnya de jure tentu formulir C6 ini harus dikirim sesuai alamat KTP," papar Suwitra.

Hal ini diakuinya menyumbang angka golput pada pelaksanaan pilkada dimana angka golput pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan adalah 17,4 persen (65.156 orang) dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 17,2 persen (64.337 orang).

"Namun tingkat partisipasi secara keseluruhan Tabanan sukses dalam Pilkada 2024 ini. Terbukti angka partisipasi sangat tinggi, rata-rata 82,60 persen pada pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 82,82 persen pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali," kata Suwitra.

Pada rapat pleno tingkat Kabupaten Tabanan, turut hadir staf ahli Komisi 2 DPR RI, Abrar Amir. Tujuannya selain melihat pelaksanaan rapat pleno di tingkat kabupaten juga  meninjau penerapan Sirekap.

"Secara umum rapat pleno berjalan dengan baik. Kami juga meninjau penerapan Sirekap. Dan menemukan penerapannya jauh lebih baik dibandingkan Pemilu 2019 lalu," ujarnya.