Kelola Aset Budaya, Pemkab Tabanan Gandeng Desa Adat

Nota kesepahaman telah diteken pada 3 Juli 2025 oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya bersama Bendesa Adat Kota Tabanan, I Made Suwardika. Secara teknis, MoU tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Kerja Sama Operasional antara Kepala UPTD Taman Budaya I Ketut Marya, Ni Ketut Sri Astuti, dan Bendesa Adat Kota Tabanan, I Made Suwardika, sebagai landasan pengelolaan dan operasional aset daerah di bawah kewenangan UPTD Taman Budaya I Ketut Marya.

Kesepakatan kerja sama ini juga meliputi pengelolaan Gelanggang Olahraga Debes, Kawasan Lapangan Alit Saputra, Lapangan Wagimin, Taman Perjuangan Singasana, dan Taman Tugu Singasana. Seluruh area ini kini dikelola dengan tujuan memaksimalkan pemanfaatan aset, menjaga kelestarian, serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat.

Bendesa Adat Kota Tabanan, I Made Suwardika mengatakan berdasarkan kesepakatan, Desa Adat Kota Tabanan memiliki kewenangan dalam mengelola aspek keamanan, ketertiban, kebersihan, dan optimalisasi pemanfaatan aset--termasuk membantu pelaksanaan pemungutan iuran, retribusi, sewa, atau bentuk pungutan lain dari pihak yang menggunakan fasilitas tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, UPTD Taman Budaya I Ketut Marya bertugas melakukan monitoring, evaluasi, serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada Desa Adat Kota Tabanan. UPTD juga menerima laporan keuangan, laporan pengelolaan kawasan, serta hasil pungutan yang dilakukan oleh Desa Adat Kota Tabanan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Suwardika melanjutkan sesuai isi kesepakatan pihaknya telah membentuk tim khusus yang terdiri dari petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas pemungut retribusi parkir, dan tenaga pendukung lainnya. "Semua ini dilakukan demi menjaga ketertiban, kenyamanan, serta memastikan kawasan yang kami kelola tetap tertata dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Suwardika juga menegaskan bahwa seluruh retribusi yang dipungut di kawasan yang dikelola pihak Desa Adat Kota Tabanan adalah resmi dan sesuai peraturan yang berlaku. "Berdasarkan kesepakatan, hasil pungutan seperti parkir, sewa tempat, dan lainnya tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan operasional, tetapi juga disetorkan ke kas daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, setiap rupiah yang masuk tercatat dan dikelola secara transparan,” ujarnya.

Dengan adanya pengelolaan ini, diharapkan seluruh kawasan yang menjadi objek kerja sama dapat dimanfaatkan secara optimal, terawat dengan baik, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui UPTD Taman Budaya I Ketut Marya dan Desa Adat Kota Tabanan ini menjadi contoh sinergi yang tidak hanya menjaga kelestarian aset daerah, tetapi juga menguatkan peran masyarakat adat dalam pembangunan daerah.