Kejari Tabanan Geledah Kantor Dinkes Terkait Dugaan Korupsi BBM

Penggeledahan itu dilakukan sekitar pukul 11.45 Wita, pada Senin (10/8/2026). Nuriyanto menjelaskan, penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 06 Agustus 2026.

Tim Penyidik di Bidang Tindak Pidana Khusus ini juga berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan tertanggal 10 Agustus 2026. Tim Penyidik telah memperoleh total 126 dokumen yang berkaitan dengan penyidikan.

“Total ada 126 dokumen. Dokumen ini berkaitan dengan pertanggungjawaban kegiatan BBM, pelumas, dan makan minum dari tahun 2023 sampai 2025,” ujar Nuriyanto, Senin (10/8/2026)

Nuriyanto menjelaskan, kasus ini mencuat berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan sejak sekitar satu bulan terakhir. Dari hasil pendalaman dan klarifikasi, ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana sehingga statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan umum.

Ia menyebutkan modus yang digunakan adalah pertanggungjawaban anggaran yang diduga tidak sesuai peruntukan, serta adanya indikasi laporan fiktif.

Dalam proses penyelidikan sebelumnya, penyidik telah meminta klarifikasi kepada 18 orang yang terdiri dari staf, pengelola keuangan, hingga pihak yang terlibat dalam kegiatan terkait.

Terkait kerugian negara, Nuriyanto menyebutkan masih bersifat sementara. Tetapi potensi awal dugaan kerugian sekitar Rp300 juta.

Hingga saat ini, Kejari Tabanan belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Penyidik masih fokus memperkuat alat bukti, termasuk mendalami dokumen yang disita dan keterangan para saksi.

“Hingga saat ini belum ada tersangka, masih dalam tahap penyidikan umum. Penggeledahan ini juga untuk menemukan pihak-pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban,” ujar Nuriyanto.