Indonesia dan Singapura Bahas Kepercayaan Publik di Ruang Digital
- What?
Indonesia dan Singapura membahas pentingnya kepercayaan publik, keamanan digital, perlindungan anak, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam transformasi dan pertumbuhan ekonomi digital. - Who?
Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid dan Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo terlibat dalam diskusi tersebut. - Where?
Diskusi berlangsung di Sanur, Denpasar, Bali. - When?
Pembahasan disampaikan pada Senin, 19 Oktober 2026. - Why?
Pemerintah menilai inovasi digital memerlukan kepercayaan masyarakat, terutama ketika orang tua masih mengkhawatirkan keselamatan anak dan masyarakat belum sepenuhnya nyaman terhadap perkembangan AI. - How?
Kemkomdigi menerapkan prinsip T3 dan PP Tunas, termasuk menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi.
Denpasar, IDN Times - Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan transformasi digital tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, di Sanur, Senin (19/10/2026) kemarin.
Dalam diskusi tersebut, Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura, Josephine Teo, juga sepakat bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan inovasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), dan pertumbuhan ekonomi digital.
“Kepercayaan digital menjadi salah satu hal yang paling menjadi perhatian kami saat ini. Kami perlu memastikan inovasi dapat berkembang dengan dukungan masyarakat,” ujarnya.
1. Pemerintah dan industri bertanggung jawab keselamatan anak di ruang digital
Kegiatan Bali Tech Week (BTW) 2026 di Sanur pada Senin (19/10/2026) siang (Dok.IDN Times/istimewa) Kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari luasnya konektivitas, besarnya jumlah pengguna internet, maupun kecepatan adopsi teknologi.
Menurut Meutya, keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan industri menghadirkan lingkungan digital yang aman, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan penuh kepercayaan.
Kepercayaan publik harus dibangun melalui kebijakan yang mampu menjawab kekhawatiran nyata masyarakat. Ketika orangtua masih merasa khawatir terhadap keselamatan anak di ruang digital atau masyarakat belum sepenuhnya nyaman dengan perkembangan AI, pemerintah dan industri memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan perlindungan yang lebih kuat.
“Ketika orangtua khawatir terhadap aktivitas anak-anak di ruang digital, artinya kita belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan di area tersebut. Ketika perkembangan AI membuat masyarakat merasa tidak nyaman, itu juga berarti kita perlu membangun kepercayaan agar inovasi dan transformasi digital dapat terus berkembang,” ungkapnya.
2. Kepercayaan publik akan memperkuat ekosistem digital
Sekolah Rakyat 17 Tabanan (Dok.IDN Times/istimewa) Karena itu, Kemkomdigi menerapkan prinsip T3, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, sebagai arah transformasi digital nasional. Meutya menjelaskan bahwa pemerataan konektivitas harus mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memastikan masyarakat terlindungi dari berbagai risiko di ruang digital.
Dalam konteks tersebut, keamanan digital bukan penghambat inovasi, melainkan prasyarat agar perkembangan teknologi dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Kepercayaan publik akan memperkuat ekosistem digital, membuka peluang investasi, serta mendorong penggunaan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan.
Sementara itu, Josephine Teo menyampaikan pandangan senada mengenai pentingnya kepercayaan sebagai fondasi pertumbuhan teknologi. Menurutnya, masyarakat dan organisasi harus dapat mengandalkan teknologi tanpa terus-menerus mengkhawatirkan dampak berbahaya yang mungkin ditimbulkan.
“Kepercayaan adalah segalanya. Untuk teknologi yang diandalkan dalam aspek-aspek terpenting kehidupan kita, tanpa unsur kepercayaan yang kuat, pertumbuhan dan perkembangannya tidak akan berkelanjutan,” ujar Josephine.
3. PP Tunas dorong platform digital lebih aman
Ilustrasi AI (dok. Unsplash/Solen Feyissa) Sebagai langkah konkret membangun kepercayaan digital, Meutya mencontohkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Kebijakan tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk memperkuat perlindungan anak sekaligus mendorong tanggung jawab penyelenggara platform digital.
Indonesia menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi. Kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh platform digital, melainkan diarahkan pada layanan yang memiliki risiko lebih besar terhadap keselamatan dan perkembangan anak.
“Kami ingin platform media sosial dan ekosistem digital menjadi lebih aman. Kami ingin mereka mengurangi risikonya sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi,” tegas Meutya.
