Badung, IDN Times - Immigration Lounge resmi membuka 4 booth di Discovery Mall Bali. Fasilitas melayani 100 hingga 120 perpanjangan izin tinggal WNA setiap hari. Pelayanan paspor WNI menargetkan 40 kuota, dan baru tercapai 20 hingga 25 pemohon per harinya yang dilayani di 2 booth.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan kehadiran Immigration Lounge merupakan bentuk transformasi pelayanan keimigrasian yang tidak hanya berorientasi pada kualitas layanan, tetapi juga kemudahan dan kenyamanan masyarakat. Peresmian Immigration Lounge Discovery Mall Bali dilakukan, pada Kamis (27/8/2026), oleh sejumlah pihak termasuk Gubernur Bali, I Wayan Koster, serta General Manager Discovery Mall Bali, Rachmat Hartanto Tanuharja.
"Pelayanan publik harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Kehadiran Immigration Lounge di pusat perbelanjaan merupakan salah satu bentuk inovasi untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat. Kami menghadirkan unit pelayanan yang lebih mudah diakses, nyaman, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan publik," jelasnya.
Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat memperoleh layanan keimigrasian mulai dari penerbitan Paspor Republik Indonesia serta berbagai layanan izin tinggal keimigrasian. Immigration Lounge Discovery Mall Bali beroperasi Senin sampai Jumat, pukul 10.00 hingga 17.00 Wita. Lokasi Discovery Mall Bali yang berada di kawasan Pantai Kuta juga memberikan nilai tambah tersendiri. Pengunjung dapat menikmati panorama Pantai Kuta yang terhubung langsung dengan area pusat perbelanjaan.
"Lebih banyak pemohon WNA-nya daripada WNI-nya," jelasnya.
Kolaborasi dengan sektor swasta juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang semakin terintegrasi. Konsep pelayanan di dalam pusat perbelanjaan memberikan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat. Ke depan, layanan keimigrasian akan dibangun berbasis teknologi yang porsinya mencapai 70 persen hingga 2045.
Pihaknya sudah mulai membentuk satuan kerja khusus. Teknologi ini ia klaim mampu mengurangi penyelewengan dan penyalahgunaan hingga mempersempit ruang gerak pelanggar hukum keimigrasian.
"Kami akan bangun visi teknologi imigrasi ke depan sampai 2045 sehingga itu kita bisa bangun arsitektur teknologinya," jelasnya.