Denpasar, IDN Times – Perbedaan data tenaga kesehatan (nakes) di Provinsi Bali menjadi kendala dalam proses vaksinasi. Kepala Ombudsman Bali, Umar Ibnu Alkhatab, menyoroti soal simpang siur data nakes ini, baik pada data yang riil maupun yang ada di aplikasi.
Persoalan tersebut dinilai pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan publik dan munculnya anggapan bahwa vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali tidak lancar. Umar Ibnu Alkhatab meminta agar pihak terkait untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan ini sehingga penyampaian data vaksinasi tahap kedua nantinya bisa lebih baik.
“Soal data saya kira perlu segera di-clear-kan ya. Tidak saja diperbaiki, tetapi juga kemudian di-update secara luas sehingga publik tidak mengalami kebingunan ya terkait jumlah vaksinasi yang sudah dilaksanakan,” tegasnya.
Kesimpangsiuran data ini diakui oleh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Bali saat menghadiri acara presentasi hasil monitoring vaksinasi COVID-19 di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali pada Senin (8/2/2021) siang.
