Tak Boleh Ada Bangunan di Zona Lahan Sawah Dilindungi Tabanan

Ia melanjutkan, pihaknya melakukan pendekatan secara humanis selama memberikan peringatan untuk menghentikan pembangunan vila di Desa Beraban beberapa waktu lalu. Termasuk memberikan kesempatan investor untuk menjelaskan, memberikan informasi, dan edukasi kepada mereka.

Tim Buru Sapa sendiri selain dari Satpol PP, juga ada dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), dan Dinas Perizinan.

"Tim dari PUPRPKP memberikan penjelasan mengenai zonasi wilayah Tabanan. Dinas Perizinan mengenai izin yang harus dimiliki saat melaksanakan pembangunan," kata Sukanada.

Sukanada mengatakan, zonasi wilayah Tabanan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) 11 Tahun 2012, yang kemudian diubah menjadi Perda 3 Tahun 2023 mengenai Tencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043. Perda ini dapat diakses di tarubali.baliprov.go.id/tabanan. 

"Pembagian zona-zona ini tentu tidak semua tahu. Untuk itu kami mengimbau untuk para investor yang hendak berinvestasi di Tabanan, terlebih dahulu memastikan apakah lahan masuk dalam Zona LSD. Cari informasi yang detail ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," ujarnya.

Sukanada mengatakan, untuk kasus pembangunan vila di Desa Beraban, pihak Pemkab Tabanan sendiri telah memberikan surat peringatan yang dikeluarkan PUPRPKP. Sesuai Perda 3 Tahun 2023, kewenangan PUPRPKP adalah memberikan sanksi administratif, hingga bisa sampai penutupan. Namun jika investor terus membandel dan membangun di Zona LSD, maka mereka, kata Sukadana, bisa dipidanakan.

"LSD itu cantolannya ada ke Undang-Undang (UU). Jadi nanti bukan penegakan Perda lagi, tetapi ke penegakan UU," ujar Sukadana

Sementara Kadis PUPRPKP Tabanan, Made Dedy Darmasaputra, mengatakan LSD tidak boleh dialihfungsikan sebelum memperoleh rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN.

"Jadi di Zona LSD tidak boleh ada pembangunan," katanya.