One Channel System Diklaim Bisa Lindungi PMI, Benarkah?
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan empat langkah alur pemulangan atau penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) bermasalah awak kapal LG yang stranded di perairan Taiwan saat menemui 121 PMI di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/8/2021). (Dok. Kemnaker)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Badung, IDN Times – Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System digadang-gadang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Ida Fauziyah, untuk menghindari un-prosedural Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pernyataan itu disampaikan setelah Ida Fauziyah mewakili pemerintah Indonesia dalam penandatanganan Technical Arrangement (TA) dengan perwakilan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di Kuta, Kabupaten Badung, pada Kamis (11/8/2022) lalu. Benarkah sistem ini akan efektif memberikan perlindungan terhadap PMI?
Baca Juga: LBH Bali WCC Usul Gubernur Bali Terbitkan SE Terkait Human Trafficking
1. Penerapan One Channel System rencananya diberlakukan untuk semua negara tujuan PMI
Acara penandatanganan Technical Arrangement (TA) antara Indonesia dan Arab Saudi pada Kamis (11/8/2022) di Kuta. (Dok.IDN Times/Eko)Ida Fauziyah menyampaikan rencananya akan menerapkan One Channel System untuk semua negara. Sejauh ini One Channel System telah diterapkan Pemerintah Indonesia dengan Malaysia, lalu menyusul Arab Saudi. Dalam hal ini, diakuinya bahwa masing-masing negara membutuhkan waktu untuk mengintegrasikan sistem.
“Yang baru saja MoU itu Pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Itu juga menggunakan One Channel System,” jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Ida Fauziyah menandatangani perjanjian terkait TA antara Indonesia dan Arab Saudi yang dilakukan di Kuta, Kabupaten Badung, pada Kamis (11/8/2022) sore. Dalam pertemuan itu ada kesepakatan mengintegrasikan sistem IT antara kedua negara yang disebutkan akan selesai dalam waktu dua bulan mendatang.
2. One Channel System disebut menjadi jalur yang aman bagi PMI
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Judha Nugraha. (IDN Times/Ayu Afria)Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Judha Nugraha, mengatakan One Channel System ini diharapkan dapat menjadi jalur migrasi yang aman bagi PMI sektor domestik. Sistem ini melengkapi instrumen yang telah disusun dengan negara tujuan. Dalam hal ini, Malaysia dan Saudi Arabia yang merupakan negara tujuan PMI utama.
“Kami harapkan tentu dengan TA ini menjadi dasar perlindungan yang lebih baik bagi Pekerja Migran sektor domestik,” jelas Judha.
Dengan ditandatanganinya TA ini, maka penempatan PMI tidak lagi secara perseorangan. Namun melalui badan hukum sehingga menjadi lebih baik dalam memberikan perlindungan calon PMI.
3. Calon PMI diimbau menggunakan mekanisme yang aman
Para TKW ilegal saat dipulangkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (24/6/2022). (ANTARA/Ist)Lalu bagaimana jika ditemukan PMI non-prosedural di negara tujuan? Judha mengungkapkan bahwa sejauh ini memang tidak ada data PMI un-prosedural di negara tujuan. Menurutnya rata-rata keberadaan mereka baru terungkap setelah tersandung masalah. Oleh karena itu, ia mengimbau agar WNI yang berada di luar negeri melakukan lapor diri masing-masing.
“Bagi kami tentunya perlindungan warga negara Indonesia, kami tidak melihat apakah dia prosedural ataukah un-prosedural ya. Tentu akan kami tangani. Namun tentu kami sangat-sangat mengimbau kepada masyarakat kita untuk perlindungan yang lebih baik, negara wajib hadir. Namun bagi individual itu sendiri, juga perlu melakukan langkah-langkah perlindungan,” terangnya.
Langkah-langkah perlindungan dalam hal ini adalah mengikuti prosedur yang benar dalam pemberangkatan ke luar negeri. Mekanisme yang aman ini telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga diimbau agar calon PMI menggunakan mekanisme yang aman tersebut.
“Dengan mekanisme ini monitoring data, verifikasi, peran perwakilan Indonesia akan lebih optimal,” terangnya.
