Marak Keberangkatan PMI Ilegal, Kanim Ngurah Rai Tunda 331 Orang
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali (Dok.IDN Times/Humas Bandara Ngurah Rai)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Badung, IDN Times- Pemerintah Provinsi Bali kembali dihadapkan persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melakukan keberangkatan secara ilegal ke luar negeri untuk bekerja. Di bulan Juni 2023 saja tercatat 3 kasus keberangkatan ilegal hingga penipuan kerja berhasil diungkap oleh pihak terkait.
Beberapa korban mengaku telah menyetorkan sejumlah uang. Dan juga sudah berangkat ke negara tujuan. Nah, bagaimana pihak terkait merespon hal ini?
1. Catatan kasus keberangkatan PMI ilegal, dan penipuan
Pelaku penipuan PMI ke Turki asal Buleleng. (Dok.IDN Times/Polres Buleleng)Pada bulan Juni 2023 ini, tercatat sebanyak 3 pengungkapan tindak pidana terkait PMI ilegal di wilayah Provinsi Bali. Pengungkapan berhasil mengamankan korban, dan juga menyeret pelakunya.
- Di Kabupaten Badung, telah dilakukan penggagalan keberangkatan ilegal 4 orang korban dengan tujuan Kamboja pada Jumat (9/6/2023). Diantaranya korban berinisial KY (24), dan AS (24) asal Kelurahan Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Juga korban WS (38) asal Kelurahan Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dan IP (23).
- Di Kabupaten Klungkung, pihak kepolisian menetapkan seorang ibu rumah tangga, Kadek A (33), karena terlibat kasus TPPO (tindak pidana perdagangan orang) dengan memberangkatkan tenaga kerja terapis spa secara ilegal ke Turki pada Jumat (9/6/2023).
- Di Kabupaten Buleleng, sebanyak 5 orang masing-masing berinisial KR (23) , NP (25), GJ (23), GP (22), dan KW (26) menjadi korban penipuan tenaga kerja ke Turki. Kepolisian Resor Buleleng lalu menetapkan Ketut Sariani (54) yang merupakan warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Tejakula Buleleng sebagai pelaku pada Senin (12/6/2023).
2. Kanim Ngurah Rai sudah menunda 331 orang tahun ini untuk berangkat ke luar negeri
Pemeriksaan PPLN oleh petugas Kanim TPI Ngurah Rai. (Dok. IDN Times/Istimewa)Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Sugito mengatakan terkait hal ini upaya yang dilakukan pihak imigrasi tidak hanya di tempat pemeriksaan keimigrasian di bandara. Akan tetapi pengawasan sudah dimulai sejak para WNI mengajukan paspor melalui wawancara.
Dari sesi wawancara tersebut jika ada indikasi untuk bekerja, maka pihak imigrasi akan memintakan rekomendasi pihak terkait ke Dinas Tenaga Kerja Setempat, dan BP2MI.
"Dinas Tenaga Kerja bisa membina WNI tersebut untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dierlukan dalam rangka bekerja di luar wilayah Republik Indonesia," ungkapnya.
Pelayanan permohon Kanim Kelas I TPI Khusus Ngurah Rai (Dok.IDN Times/Humas Kanwilkumham Bali))Selanjutnya di tempat pemeriksaan keimigrasian di bandara, petugas juga melakukan pemeriksaan sebelum keberangkatan ke luar negeri. Kemudian jika ditemukan potensi-potensi tindak pidana maka akan diserahkan ke pihak Kepolisian.
"Selama 2023 kami sudah menunda keberangkatan 331 orang. Jadi di sini bukan tidak boleh WNI berangkat ke luar negeri. Tapi apabila ada indikasi yang bersangkutan akan bekerja ke luar negeri, kami selalu salurkan (instansi atau pihak terkait)," jelasnya.
3. Imigrasi diminta menanyakan tiket kepulangan
Ilustrasi Pesawat. (IDN Times/Arief Rahmat)Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Rinardi mengatakan dalam seminggu ini sangat kencang ia rasakan laporan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang( TPPO). Hal ini menunjukkan adanya kinerja kolaboratif intansi terkait untuk kepentingan penyelamatan anak-anak bangsa.
"Kalau kita lihat masih banyak sekali di lapangan mereka itu adalah korban. Sementara kalau negara hadir tentunya korban-korban ini bisa kita cegah sedini mungkin," ungkapnya.
Pihaknya mengungkapkan agar petugas imigrasi dalam melakukan pemeriksaan juga menanyakan tiket kepulangannya.
