4 Fakta Aplikasi Sensus Penduduk 2020, Bisa Diakses di Luar Negeri
Pura Besakih (IDN Times/Diantari Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Sensus penduduk 2020 berbasis IT (Information Techbology) ini diprediksi akan memiliki banyak kendala. Bahkan kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Adi Nugroho, pelaksanaan sensus online ini diprediksi memakan waktu selama 1,5 bulan. Sedikit lebih lama jika dibandingkan dengan pelaksanaan sensus secara manual sebelumnya, yang hanya membutuhkan waktu satu bulan saja.
“Jadi publik zaman ini sudah digital, kita tidak bisa berlindung untuk tidak digital. Tapi menghadapi digital, kita juga tidak bisa terbebas dari risiko. Ayu kita bareng-bareng masuk di dunia digital. Kita kenali keuntungan dan risikonya. Dan kita kelola bersama-sama. Itulah pentingnya pemerintah mengedukasi publik memasuki wilayah budaya digital,” paparnya.
Ia mengakui tantangan sensus penduduk online ini tidak seratus persen akan menjangkau lapisan masyarakat. Apalagi dengan keterbatasan akses internet. Namun pihaknya telah menyiapkan strategi dengan menurunkan petugas saat pelaksanaan sensus.
1. Bagaimana kemungkinan risiko data penduduk yang bocor dan disalahgunakan?
IDN Times/Asrhawi MuinMenjawab kemungkinan risiko ini, Adi Nugroho secara jelas menyampaikan, setelah nantinya data menjadi digital, masyarakat secara bersama-sama akan menghadapi kenyataan bakal ada risiko penyalahgunaan data.
Dalam artian pemerintah dengan segala kemampuan yang ada, pasti berusaha menjaga data siapapun yang berada di wilayah tanggung jawabnya. Tetapi masyarakat juga harus tahu, bahwa risiko bocornya data tidak hanya berasal dari pihak pemerintah.
“Itulah perlunya edukasi, bahwa nanti data ini bocor. Mungkin. Kita semua tahu kok data itu di mana-mana pernah bocor. Sehingga nanti kalau ada kebocoran, masyarakat juga paham ada kemungkinan-kemungkinan kebocoran, dan tidak selalu berasal dari kelemahan pemerintah. Bisa jadi kelemahan masyarakat sendiri,” katanya.
Baca Juga: Masyarakat Dilibatkan Ikut Kelola Sensus Penduduk 2020 Secara Online
2. Apa yang perlu disiapkan oleh publik menjelang sensus penduduk 2020?
IDN Times/Ayu AfriaApa yang bisa dilakukan oleh publik agar siap menjelang sensus penduduk berbasis IT? Menurut Adi, pihaknya tengah meminta keterlibatan bantuan aparat pemerintah setempat, dan juga beberapa pihak dari instansi lain yang memiliki kemampuan untuk memberikan andil dalam kegiatan sensus ini. Pada dasarnya tidak ada persiapan khusus bagi publik. Lantaran saat sensus berlangsung, publik hanya akan mengisi data dan menjawab berbagai macam pertanyaan secara online.
“Menjawab pertanyaan yang berisi informasi. Tetapi juga itu tidak mudah karena suatu hal. Data kependudukan itu yang akan dikumpulkan pemerintah ini menuntut kelengkapan sedemikian rupa dan menuntut ketentuan yang sedemikian rupa. Yang karena ini barang baru menjadi harus saya katakan tidak mudah,” jelasnya.
3. Aplikasi ini juga bisa diakses dari luar negeri
Pexels/Bruce MarsAplikasi ini nantinya bisa diakses di semua platform secara perorangan oleh penduduk Indonesia, di manapun mereka berada. Termasuk masyarakat Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Setidaknya hanya butuh waktu enam menit untuk menyelesaikan sensus penduduk 2020 secara online.
Mengingat beberapa penduduk terbatas mengakses teknologi maupun gagap teknologi, maka diperkenan bagi keluarga yang berkemampuan untuk membantu memasukkan data sensus. Dalam artian, pihak yang akan dimasukkan datanya memberikan izin untuk dibantu memasukkan datanya oleh keluarga maupun orang lain.
“Iya, bisa akses dari mana saja. Ini tidak terbatas ruang dan waktu di manapun bisa. Zaman sudah kayak gitu lho. Makanya kalau kita tidak memulai itu, pemerintah berpandangan nanti kayak apalagi sepuluh tahun ke dapan,” ungkapnya.
4. Bagaimana terkait data kependudukan antara di e-KTP dan sensus yang berbeda?
Ilustrasi e-KTP (IDN Times/Reza Iqbal Ghifari)terkait perbedaan ini, Adi Nugroho menyampaikan secara digital nantinya akan disinkronkan. Dalam artian perekaman e-KTP yang menjadi ranah Dinas Kependudukan, akan tetap sesuai dengan data awal. Sehingga data dalam Kartu Keluarga (KK) juga tidak terganti. Namun sensus penduduk 2020 nantinya akan mengumpulkan data sesuai dengan kondisi saat ini. Usai data terkumpul, baru akan diserahkan ke Dinas Kependudukan maupun Direktorat Jenderal Kependudukan.
“Di sanalah letaknya layanan kependudukan. Akan di-update atau tidaknya itu adalah lingkup kewenangannya dinas atau direktorat jenderal,” ucapnya.
