Anomali di Bali, Pegawai yang Dirumahkan Justru Mulai Bekerja

Bali pada umumnya sangat mengandalkan perekonomian dari sektor pariwisata. Karenanya pandemik COVID-19 menjadi pukulan telak bagi Bali. Kondisi ketenagakerjaan di Pulau Dewata, khususnya di Kabupaten Klungkung, paling mengkhawatirkan yakni pada tahun 2020 atau saat puncak dari pandemik COVID-19.

Pada tahun 2020 lalu, di Klungkung saja setidaknya tercatat terdapat 10.517 karyawan yang dirumahkan. Sementara 817 di antaranya mengalami PHK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase pengangguran di Klungkung pada tahun 2020 mencapai 5,42 persen.

“Selama pandemik COVID-19 itu kebanyakan justru dirumahkan, bukan di PHK karena sifatnya sementara,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Klungkung, I Wayan Sumarta, Jumat (2/12/2022).

Seiring dilonggarkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pariwisata mulai dibuka, kondisi ekonomi Bali secara umum mulai tahap pemulihan. Dibukanya penerbangan internasional, membuat ekonomi mulai berdenyut bagi Bali yang mengandalkan pariwisata. Para pekerja yang awalnya dirumahkan, kembali dipanggil bekerja. Hal ini bisa dilihat dari data persentase pengangguran di Klungkung. 

Tahun 2020 persentase pengangguran yang mencapai 5,42 persen, mulai menurun pada tahun 2021 menjadi 5,35 persen. Penurunan drastis ketika pariwisata mulai dibuka yakni pada tahun 2022 dengan persentase pengangguran menjadi 1,96 persen.

“Jadi bisa dikatakan tenaga kerja yang sebelumnya dirumahkan, dipanggil kembali bekerja. Serta tidak sedikit juga yang sudah berwirausaha,” ungkap Sumerta.

Menurutnya PHK tahun ini, justru banyak terjadi di sektor startup digital dan perusahaan impor - ekspor yang sangat tergantung dari investor atau transaksi luar negeri. 

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Karangsem. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karangasem, pada tahun 2021 terdapat 172 pekerja dari 40 perusahaan yang berhenti bekerja. Dari jumlah itu, 62 di antaranya terkena PHK.

Sementara pada tahun 2022, terdapat 52 pekerja yang di Karangasem yang terdata berhenti bekerja. Dari jumlah itu, 17 di antaranya terkena PHK dan 34 sisanya mengundurkan diri. 

“Bagi yang mengundurkan diri ini, bisa berwirausaha atau mencari tempat bekerja lain yang lebih menguntungkan. Ada juga yang sudah dapat bekerja kembali, tapi belum melapor,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karangasem, I Ketut Kanginan Subandi.

Menurutnya, angka PHK itu juga merupakan dampak langsung dari mulai berdenyutnya industri pariwisata di Bali serta mulai berjalannya sektor lainnya selepas masa PPKM. 

Program Padat Karya merupakan pengolahan sumber daya manusia untuk bekerja di lapangan pekerjaan yang dibuat oleh pemerintah. Khususnya di Kabupaten Klungkung, program ini tetap dipogramkan setiap tahunnya. 

Pada tahun 2022 ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung membuka kegiatan padat karya pembukaan jalan di tiga lokasi Kecamatan Nusa Penida. Program tersebut di antarannya kegiatan padat karya di Dusun Ampel menuju Goa Gede di Desa Pejukutan, Nusa Penida sepanjang 1,5 kilometer dan lebar 5 meter dengan dana Rp525 juta. 

Padat karya pembukaan jalan Dusun Jurangaya menuju Pulagan di Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, dengan panjang 1,5 kilometer dan lebar 5 meter dengan anggaran Rp585 juta.

Pembukaan jalan dan rabat beton penghubung menuju Setra Banjar Pangkung Anyar, Desa Batumadeg dengan jarak 180 meter dan lebar 5 meter dengan dana sebesar Rp190 juta. 

"Bersumber dari dana Pemerintah Pusat, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain membuka jalan, saya harap ini akan bisa membuka sektor pariwisata. Silahkan garap dengan baik pekerjaan ini. Usai pekerjaan ini selesai, pastikan segera administrasi pelepasan atas hak pemilik atas tanah supaya menjadi milik Kabupaten," ujar Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta.