Bali Peringkat 17 di Indonesia dengan Kasus Paedofil Tertinggi

2. Pelaku biasanya dari orang-orang terdekat

Kasus ini biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Misalnya, dugaan kasus paedofilia yang terjadi di ashram wilayah Klungkung.

"Ashram ini pelakunya kan orang dekat juga. Tentu sangat mengkhawatirkan," ucapnya.

Ia menjelaskan, kasus paedofilia harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.

3. Kasus lama yang mencuat kembali

Seperti diketahui, kasus paedofilia yang diduga melibatkan tokoh spiritual berinisial GI ini kembali mencuat pada tahun 2019. Padahal kasus ini sudah terjadi sejak 2010 lalu dan baru terungkap pada tahun 2015.

Lamanya kasus ini membuat Polda Bali kesulitan untuk melakukan pengembangan. Sebab polisi masih berpegang pada pelaporan dari korban. Hingga kini korban belum ada satupun yang melapor.

4. Kasus paedofil yang pernah mendapatkan vonis berat pernah diputuskan tahun 2016. Yaitu 15 tahun penjara terhadap terpidana warga Australia, Ellis, yang melecehkan 11 anak perempuan di bawah umur di Bali

Sejauh ini, kasus paedofil yang mendapatkan putusan hakim paling berat pernah terjadi bulan Februari 2016 lalu di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Yaitu vonis 15 tahun penjara dengan terpidana bernama Robert Andrew Fiddes Ellis, warga Australia yang saat itu beusia 70 tahun. Ia dinyatakan bersalah telah melakukan pelecehan seksual (Paedofil) terhadap 11 anak perempuan di bawah umur di Bali.

Putusan ini disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Wayan Sukanila. Saat itu hakim juga menjatuhkan hukuman denda Rp2 miliar atau kurungan tambahan enam bulan penjara. Ellis terbukti melanggar Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Siti Sapurah atau akrab disapa Ipung, advokat sekaligus pemerhati perempuan dan anak ini, menyatakan hukuman seringan atau seberat apapun, apalagi hanya 15 tahun penjara itu dinilai sangat tidak layak. Sebab hukuman itu hanya mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

"Jika saja penyidik menerapkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang berasal dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, di mana mengubah ancaman bagi pelaku kejahatan seksual pasal 81 Juncto (Jo) pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 menjadi minimal 10 tahun maksimal 20 sampai hukuman mati," ungkap Ipung saat dihubungi.

Kalau penyidik berani menerapkan undang-undang tersebut saat itu, kata Ipung, maka pelaku paedofil bisa kena tiga poin tambahan pemberatan. Di antaranya:

1. Kebiri kimia
2. Dipasangkan chip di tubuhnya jika pelaku paedofilia tidak dihukum mati atau seumur hidup, agar jika kelak terpidana paedofil ini keluar dari penjara, Pemerintah bisa memantau dan mengawasi keberadaannya
3. Diekspos secara besar-besaran dan secara terus menerus.