Kasus Meningkat, Sekda Bali: Masyarakat yang Harusnya Hentikan Virus
Apakah public distrust sedang terjadi?
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Meningkatnya tambahan kasus terkonfirmasi positif harian di Provinsi Bali saat Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlangsung, kini semakin menjadi sorotan. Tidak sedikit warga negara asing, masyarakat lokal, hingga pemilik usaha yang terjaring melanggar protokol kesehatan.
Upaya memutus penularan COVID-19 ini dinilai tidak dibarengi dengan contoh yang baik dari para pemangku kepentingan. Masyarakat Bali sempat dihebohkan dengan Video acara potong tumpeng Perayaan Hari Ulang Tahun ke-74 Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali bersama para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kabupaten Bali, pada Sabtu (23/1/2021) lalu.
Video tersebut menjadi sorotan dan menimbukan reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Udayana, Gede Indra Pramana. Saat dihubungi IDN Times pada Selasa (26/1/2021) lalu, ia menyampaikan bahwa dalam konteks situasi pandemik saat ini, perayaan tersebut dirasakan tidak tepat. Terlebih di tengah ancaman kesehatan dan tekanan ekonomi yang dirasakan warga masyarakat.
“Diperlukan juga contoh tindakan nyata dari para pemimpin kita sebagai upaya bersama menangani pandemik,” lanjutnya.
Sementara itu Sosiolog Universitas Udayana dan Direktur Sanglah Institute, Gede Kamajaya menyampaikan bahwa apabila video ini benar adanya, maka sangat disayangkan karena bisa menyebabkan distrust publik pada apapun imbauan pemerintah untuk penanganan penyebaran COVID-19. Hal ini akan berakibat makin tidak terkendalinya angka yang terjangkit. Lebih-lebih menurutnya publik hari ini juga menunjukkan kejenuhannya pada penanganan COVID-19.
Adanya angka peningkatan kasus ini juga ditanggapi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra pada Jumat (29/1/2021).
Baca Juga: Penerapan PPKM di Denpasar dan Badung, Begini Suara Hati Masyarakat
Baca Juga: Kasus Positif COVID-19 di Denpasar Terus Naik, PPKM Gagal?
1. Pemerintah minta setiap rumah sakit menaikkan kapasitas sampai 30 persen
Dewa Indra menyampaikan bahwa dengan meningkatnya kasus belakangan ini, dapat menimbulkan tekanan pada tempat isolasi, perawatan, dan karantina. Bagi mereka yang positif tanpa gejala, telah disediakan tempat karantina di 17 hotel. Hingga Kamis (28/1/2021) sore tercacat sisa tempat tidur karantina masih 500 bed.
“Tempat karantina kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Sampai hari ini sudah ada 17 hotel kami pakai sebagai tempat karantina. Begitu juga bagi yang positif bergejala maka ini dirawat di rumah sakit,” jelasnya.
Diakui bahwa keperluan untuk tempat perawatan di rumah sakit kian meningkat. Pemerintah telah meminta agar setiap rumah sakit menaikkan kapasitas perawatan pasien COVID-19 sampai 30 persen. Termasuk rumah sakit swasta.
“Sekarang ini sedang berlangsung, ada yang sudah 10 persen. Karena ini proses ya merubah ruang perawatan menjadi ruang COVID ini membutuhkan proses,” jelasnya.