6 Kabupaten di Bali Akan Terima Bantuan Keuangan Khusus
Denpasar, IDN Times - Sebanyak enam kabupaten di Bali akan menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pembangunan Proyek Strategis Daerah di Bali. Yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan tiga kepala daerah telah menyatakan siap mengalokasikan BKK yang akan disalurkan Pemerintah Provinsi Bali.
"BKK akan prioritas pada program strategis daerah di Bali khususnya di Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan," ungkapnya.
1. Enam kabupaten ditetapkan menjadi penerima BKK
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan mekanisme penyaluran BKK ini akan menyesuaikan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. Yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar akan mengalokasikan 10 persen dari realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT), Jasa Perhotelan, dan PBJT Makanan dan/atau Minuman kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Kabupaten Tabanan.
"Untuk BKK yang dialokasikan 50 persen, diperuntukkan sebagai pembiayaan pembangunan program strategis daerah di Bali yang infrastrukturnya sudah ditentukan, dan pembangunan infrastruktur prioritas di Kota/Kabupaten se-Bali," jelasnya.
2. Calon penerima BKK diharapkan membuat proposal
Menanggapi hal tersebut, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, berharap masing-masing daerah agar menyampaikan proposal kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk merealisasikan BKK.
"Karena BKK ini kami harap bisa menjadi skema, sekaligus untuk memastikan infrastruktur objek wisata di Bali yang representatif dengan pertanggungjawaban yang jelas," jelasnya.
Senada, Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, menyampaikan bahwa program ini sudah menjadi pembahasan 20 tahun yang lalu, sekarang lebih terprogram dan terperinci.
"Intinya kami di Gianyar sangat setuju," ungkap Mahayastra.
3. Penerima diharapkan memperhatikan dampak proyek strategis
Sedangkan Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, mengharapkan Pemprov Bali mengatur penyerahan BKK ini berdasarkan luasan wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi wilayah di keenam kabupaten penerima.
"Dalam proyek strategis ini, kami minta agar tetap memperhatikan terkait persoalan sampah, karena berdampak terhadap pariwisata," katanya.
Dengan program tersebut, krama Bali di enam kabupaten ini akan merasakan dampak support langsung dari BKK Badung, Denpasar, dan Gianyar, termasuk Pemprov Bali.