3.022 PBI JKN Nonaktif, Pemkab Tabanan Usul Premi Dicover APBD

Dinas Sosial Kabupaten Tabanan memiliki tugas memberikan data warga yang memenuhi syarat ke dalam DTKS. Sementara itu, kepesertaan PBI JKN ditentukan pusat dan anggarannya berasal dari APBN. "Ketika ada peserta yang dinonaktifkan secara tiba-tiba, daerah tak bisa langsung mengakomodasi seluruhnya," ujar Gunawan.

Dinas Sosial juga sudah mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan untuk menanggung premi peserta PBI JKN yang dinonaktifkan ini melalui APBD, namun dengan kouta terbatas dan tidak bisa ditanggung semuanya. "Anggaran terbatas sehingga tidak semua bisa di-cover," kata Gunawan.

Gunawan menjelaskan peserta nonaktif yang akan dimasukkan ke dalam skema PBI APBD ini adalah mereka yang terbukti membutuhkan pelayanan medis secara aktif. “Kami akan seleksi. Tidak semuanya bisa langsung dibantu. Hanya mereka yang benar-benar masih memerlukan pengobatan yang akan diutamakan,” tegasnya.

Untuk penganggaran ke depan, lanjut Gunawan, Dinas Kesehatan bersama Bappeda akan menyusun alokasi dana PBI dari APBD. Tujuannya agar pada awal Januari tahun berikutnya, bantuan sudah bisa langsung dijalankan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Tabanan dengan BPJS Kesehatan.

Pengusulan JKN PBI yang non aktif ini ke dalam DTKS kata Gunawan berdasarkan validasi data di tingkat desa. "Validasi di tingkat desa akan menjadi pintu masuk bagi pengusulan kembali ke dalam DTKS. Jika warga yang dinonaktifkan kembali diverifikasi dan terbukti layak, maka datanya akan diajukan ulang," katanya.

Ia melanjutkan sepanjang perserta masuk DTKS maka akan diproses. "Data ini juga akan memengaruhi status Universal Health Coverage (UHC) Tabanan, karena sekarang jadi terlihat siapa yang aktif dan siapa yang nonaktif,” ujarnya.