5 Dampak Pemangkasan Anggaran Pendidikan Harus Kita Waspadai

Pendidikan laksana benih yang ditanam hari ini untuk dipanen di masa depan. Kian disirami ilmu, kian rimbun harapan bagi kejayaan bangsa.

Namun, kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan di APBN 2025 menimbulkan kekhawatiran: apakah ini efisiensi atau justru mengancam kualitas pendidikan?

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun dari Rp665 triliun (2024) menjadi Rp612 triliun (2025). Pemerintah beralasan bahwa anggaran dialihkan untuk program lain, seperti makan siang gratis bagi 82 juta siswa dan ibu hamil. Tapi, bagaimana dampaknya bagi pendidikan? Yuk, kita bahas!

Kualitas pendidikan bisa menurun

Anggaran pendidikan yang lebih kecil bisa berdampak pada fasilitas sekolah, kesejahteraan guru, hingga akses ke bahan ajar berkualitas. Jika tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan kualitas pendidikan justru turun, bukan meningkat.

Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), berkurangnya anggaran berisiko mengurangi subsidi buku, akses internet bagi sekolah terpencil, hingga program pelatihan guru.

Bisa meningkatkan angka putus sekolah

Banyak siswa dari keluarga kurang mampu bergantung pada beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan lain. Jika subsidi berkurang, mereka bisa kesulitan membayar uang sekolah atau membeli perlengkapan belajar.

Menurut data UNESCO, lebih dari 1 juta anak di Indonesia berisiko putus sekolah setiap tahunnya karena faktor ekonomi. Jika anggaran pendidikan dipotong tanpa strategi kompensasi yang jelas, angka ini bisa meningkat.

Pembangunan sekolah di daerah terpencil bisa terhambat

Masih banyak daerah di Indonesia yang kekurangan sekolah dan guru. Dengan berkurangnya anggaran, program pembangunan sekolah baru bisa terhambat.

Bayangkan, di beberapa daerah terpencil, siswa harus menyeberangi sungai atau berjalan berkilo-kilometer untuk sekolah. Jika pembangunan infrastruktur pendidikan tersendat, akses pendidikan yang merata akan makin sulit dicapai.

Guru Honorer Terancam Kehilangan Penghasilan

Sejarah menunjukkan bahwa ketika anggaran pendidikan dipotong, yang pertama terdampak adalah guru honorer. Banyak guru honorer di Indonesia masih menerima gaji di bawah UMR.

Pemangkasan anggaran bisa membuat kontrak mereka tidak diperpanjang atau honor mereka semakin kecil. Padahal, tenaga mereka sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

Kesenjangan pendidikan bisa semakin melebar

Jika anggaran pendidikan menurun, bisa jadi hanya sekolah-sekolah unggulan yang tetap berkualitas, sementara sekolah di daerah tertinggal makin sulit berkembang.

Apa akibatnya? Siswa dari keluarga kaya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sementara mereka yang kurang mampu semakin tertinggal. Jika tidak ada solusi konkret, ini bisa memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan.

Lalu, apa solusinya?

Pemerintah memang perlu mengelola anggaran secara efisien, tapi pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain:

• Transparansi anggaran – Pastikan pemotongan anggaran tidak mengorbankan program pendidikan yang vital.
• Optimalisasi dana BOS dan beasiswa – Pemerintah harus menjamin bahwa bantuan pendidikan tetap berjalan bagi yang membutuhkan.
• Kemitraan dengan sektor swasta – Banyak perusahaan yang bisa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program CSR.

Seperti kata UNESCO (2023), investasi pendidikan adalah kunci utama dalam meningkatkan daya saing bangsa. Jangan sampai pemangkasan anggaran malah menjadi pemangkasan harapan bagi generasi mendatang. Menurut kamu, bagaimana seharusnya pemerintah mengelola anggaran pendidikan?

Oleh: Tian Rahmat SFil
Alumnus Filsafat IFTK Ledalero Flores, Pemerhati Isu Strategis