TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi Dijadwalkan Buka Kongres PDIP di Bali

Apakah Megawati diusung kembali?

ANTARA FOTO/Aprilio Akbar

Denpasar, IDN Times - Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP) akan menggelar kongres kelimanya di Bali pada 8 Agustus mendatang. Kongres tersebut rencananya akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.

1. Kongres dibuka oleh Jokowi

IDN Times/Imam Rosidin

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Bali, I Wayan Koster, mengatakan pihaknya sudah siap menjadi tuan rumah untuk kongres tersebut. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan lintas instansi untuk melakukan pengamanan, mengingat kongres ini akan dibuka oleh Jokowi.

"Tentu saja kalau berkenaan dengan kongres apalagi yang akan dihadiri bapak Presiden dan tanggal 8 Agustus akan dibuka. Saya akan beraudiensi kepada Pangdam, Kapolda, untuk keamanan kongres V nanti di Bali. Mohon bantuan pengamanan acara kongres nanti agar berlangsung dengan lancar dan sukses," kata Koster usai menghadiri Upacara Hari Bhayangkara ke- 73 di Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Rabu (10/7).

2. Usung kembali Megawati sebagai Ketua Umum PDIP

ANTARA FOTO/Olhe/Lmo/nz

Koster juga mengungkapkan, seluruh jajaran dan kader PDIP di Bali sudah mengadakan pertemuan, dan disepakati akan mengusung kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai periode 2019-2024.

"Secara keseluruhan jajaran partai di Bali sudah berkumpul dan bermusyawarah mufakat dan semuanya bersepakat bulat memohon berkenan Ibu Megawati Soekarnoputri agar bersedia memimpin kembali PDIP periode 2019-2024 di Indonesia," ungkapnya.

3. Pengusungan Megawati sebagai Ketum karena untuk solidaritas partai dan mengawal pemerintahan Jokowi

IDN Times/Hisyam Keleten Kelin

Alasan Megawati diusung kembali adalah untuk menjaga solidaritas partai, dan diharapkan agar mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo yang baru saja terpilih sebagai Presiden periode 2019-2024.

"Untuk menjaga solidaritas partai juga mengawal pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo," ujar dia.

Berita Terkini Lainnya