Wamenkop RI Sebut Koperasi Desa Bisa Bantu Masalah Petani

Sosialisasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bali. (IDN Times/Yuko Utami)

Pada sosialisasi tersebut, Ferry Joko Yulianto menjelaskan tentang percepatan pendirian Koperasi Merah Putih Desa atau Kelurahan. Menurutnya, percepatan pendirian koperasi ini untuk menjawab permasalahan di desa.

“Ini sebagai jawaban atas masalah di desa seperti rantai distribusi panjang, permodalan, dan dominasi middleman yang menekan harga petani, serta mengurangi biaya bagi konsumen,” kata Ferry di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Selasa (29/4/2025).

Ilustrasi dokumen (pexels.com/Anete Lusina)

Adanya percepatan Koperasi Merah Putih ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pada Inpres itu, disebutkan sejumlah peran pemerintah untuk mempercepat pendirian Kopdes Merah Putih. Peranan itu dia ntaranya pemetaan desa, potensi usaha, mitigasi risiko, pendampingan kepada desa dan kelurahan di masing-masing daerah.

Ilustrasi petani panen padi memakai mesin herek. IDN Times/ Riyanto.

Ferry menjelaskan, sejumlah wilayah di Indonesia telah membentuk Kopdes Merah Putih.

“Kalau per hari ini sebenarnya sudah ada, misalkan di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, Jawa Barat. Itu sudah ada. Ada yang sudah 20 persen, 30 persen,” kata dia saat diwawancarai IDN Times di Gedung Wisma Sabha, Selasa (29/4/2025).

Beberapa wilayah itu di antaranya Malang, Kediri, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Namun, wilayah tersebut masih harus memasukkan data koperasi mereka ke dalam sistem koperasi (kop.id).

“Nah, baru dari situ nanti kita bisa menyampaikan secara presisi berapa jumlah per hari ini yang sudah terbentuk koperasi desa, bahkan sudah ada yang punya akta,” jelas Ferry.