SE Bali Bersih Sampah Dinilai Gerus Perekonomian Bali
- Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah menuai polemik
- Aturan tersebut menggerus sektor pelaku usaha dan perdagangan di Bali, berdampak pada produksi air minum kemasan dan penjualan
- Pelarangan air minum kemasan plastik sekali pakai berpotensi menurunkan produktivitas perusahaan retail dan mengurangi tenaga kerja serta pengaruh terhadap pariwisata
Denpasar, IDN Times - Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah yang membatasi produksi dan penjualan semua air minum kemasan gelas dan botol plastik sekali pakai, masih menuai polemik. Founder & Chairman Affiliation Global Retail Association (AGRA), Roy Nicholas Mandey menilai, aturan itu menggerus sektor pelaku usaha atau bidang ekonomi dan perdagangan di Bali.
Tidak hanya sektor hilir atau retail, dia menilai, aturan itu juga mempengaruhi sektor hulu yang memproduksi barang tersebut.
"Pelaku usaha khususnya sektor retail itu sebagai penyokong kontribusi konsumsi rumah tangga, termasuk makanan dan minuman. Kontribusinya sebesar 51,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baik di daerah maupun nasional," ungkapnya.
1. Pemerintah Bali dinilai tidak berkomunikasi dengan pengusaha
Roy menilai, pemerintah pusat maupun daerah perlu memikirkan agar setiap kebijakan pelarangan itu harus dikomunikasikan terlebih dulu dengan baik kepada seluruh stakeholder, termasuk pelaku usaha. Jika keputusan itu tetap dilaksanakan maka itu akan berdampak langsung kepada sektor perdagangan di Bali.
"Artinya, pelarangan itu pasti akan mengurangi produksi air minum kemasan yang akan berdampak kepada pengurangan penjualan,” tutur mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) tersebut.
2. Roy juga mempersoalkan sanksi yang ada di surat edaran itu
Roy juga meminta, Pemprov Bali perlu mengedepankan sikap-sikap kearifan lokal atau sikap yang pro kepada ekonomi atau pengusaha. Pemerintah tidak boleh hanya pro terhadap isu lingkungan saja.
Saat ini, kata dia, pemerintah memerlukan langkah strategis agar tidak mengganggu perekonomian nasional maupun daerahnya, termasuk di sektor konsumsi rumah tangga yang kontribusinya sangat besar.
Roy pun juga menyayangkan adanya sikap-sikap yang dinilai arogan dalam SE tersebut, seperti adanya sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak mengikuti kebijakannya itu.
"Apalagi pro karena adanya praduga tekanan-tekanan pemerhati lingkungan tertentu terhadap pemerintah daerah dengan menjanjikan sebuah insentif jika melakukannya,” ucapnya.
Pemprov Bali disebutnya perlu melihat lagi secara holistik dan inklusif dampak-dampak kebijakan pelarangannya itu terhadap perekonomian daerahnya serta masyarakat Bali sendiri.
3. Kontribusi pengusaha retail di Bali akan berkurang
Lalu bagaimana jika surat edaran tersebut diberlakukan? Roy menjelaskan bahwa para pelaku usaha tidak dapat lagi meningkatkan produktivitas. Hal itu menyebabkan berkurangnya kontribusi mereka kepada pajak daerah di Bali serta PPN ke pemerintah pusat.
"Perusahaan retail akan menjadi tidak produktif lagi, dan penjualannya menurun. Kondisi ini juga akan mengakibatkan ada pengurangan tenaga kerja atau PHK sehingga bertambahnya angka pengangguran masyarakat di Bali,” ungkapnya.
Selain itu, isu pelarangan terhadap semua air minum kemasan plastik sekali pakai ini juga bisa berdampak kepada para turis yang mau berwisata ke Bali, baik yang domestik maupun mancanegara. Menurut dia, kebijakan pelarangan itu berdampak kepada ketidaklengkapan barang-barang yang akan dikonsumsi oleh para turis.
“Minuman-minuman yang biasa mereka konsumsi tiba-tiba gak ada di pedagang dan warung-warung retail. Berita ini kan bisa mereka sebarkan ke teman-teman mereka bahwa ternyata di Bali itu tidak lengkap untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk air minum kemasan. Itu kan bisa menimbulkan sesuatu yang tidak pro terhadap wisata itu sendiri,” ujarnya.
