Perkembangan PKS Unud dan TNI, Gimana Kabarnya?

Dewi menjelaskan, usulan pembatalan PKS ini berdasarkan dialog dengan para mahasiswa. Dialog yang dimaksud Dewi adalah Sidang Akbar Mahasiswa yang berlangsung di Auditorium Widya Sabha pada 8 April 2025 lalu. 

Sebagai tindak lanjut, Rektor telah mengirimkan surat resmi kepada Pangdam IX/Udayana.

"Karena ini merupakan kerja sama antara dua institusi negara, maka setiap proses perubahan ataupun pengakhiran memerlukan dialog dan kesepakatan kedua belah pihak,” jelas Dewi.

Kepala Bidang Kajian dan Aksi Strategis BEM Fakultas Hukum Unud, Firmansyah Krisna Maulana, mengungkapkan pihak mahasiswa Unud masih mengawal pembatalan PKS ini.

“Perkembangan PKS Unud sampai saat ini masih dalam perjuangan kami untuk membatalkan,” kata Firman saat dihubungi IDN Times Sabtu lalu, 3 Mei 2025.

Firman melanjutkan, setelah pihak Rektorat Unud mengirimkan surat usulan pembatalan, mahasiswa belum menerima balasan resmi dari pihak Kodam IX Udayana TNI AD.

"Hanya ada berita bahwa program ini akan tetap dilaksanakan,” ungkapnya. 

Selasa (29/4/2025) lalu, IDN Times telah menghubungi Kolonel Inf Agung Udayana, tapi belum ada jawaban yang pasti. Ia hanya mengaku telah dipindah tugas ke Jakarta.

“Maaf, saya sudah sertijab (serah terima jabatan). Sudah pindah Jakarta,” kata dia.

Agung tidak menjawab saat ditanyai lebih lanjut soal pihak yang dapat menjawab PKS ini.

Menurut Firman, selama mengawal isu ini, Ia dan rekan-rekannya kerap menerima berbagai bentuk batasan.

“Terkait pembatasan dapat dilihat dalam gerakan bahwa banyak intervensi para pihak yang menghubungi kami,” kata dia.

Meskipun program dalam PKS belum tersentuh secara langsung kepada mahasiswa, tapi mahasiswa mengamati ada berbagai bentuk intervensi dari TNI.

“Sudah dapat dilihat saat diskusi teras FISIP yang diadakan oleh mahasiswa terdapat 'tamu yang tak diundang' dengan personelnya ikut dalam diskusi tersebut,” ujar Firman.

Hal itu ingin diantisipasi mahasiswa dengan cara pembatalan PKS.