Pekerja di Klungkung: Hanya JHT Tumpuan Kami untuk Tetap Bertahan

Para pekerja di Klungkung sangat tidak setuju dengan kebijakan JHT yang baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Seperti yang diungkapkan oleh I Komang Arimbawa, asal Desa Tojan, Kabupaten Klungkung. Karyawan di sebuah akomodasi wisata itu mengatakan bahwa JHT sangat penting artinya bagi para pekerja. Terlebih apabila karyawan di-PHK.

“Seperti pandemik saat ini, banyak karyawan yang di-PHK. JHT inilah yang menjadi tumpuan bagi karyawan untuk tetap bertahan. Bisa untuk membuat usaha ataupun digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Arimbawa, Rabu (16/2/2022).

Hal serupa diungkapan Putu Yasa Wima, karyawan super market di Klungkung. Ia sangat menyayangkan kebijakan JHT yang hanya bisa dicairkan pada usia 56 tahun.

“Masa karyawan ditunggu tua dulu? Padahal JHT itu kan dibutuhkan saat karyawan berhenti bekerja. Tidak semua bisa pensiun di usia 56 tahun kan? Semoga pemerintah bisa mengkaji lagi kebijakan ini,” jelasnya.

Meskipun menolak kebijakan itu, para karyawan di Klungkung memilih menyampaikan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan pencairan JHT dengan cara yang sesuai prosedur. Tidak seperti beberapa daerah lain yang mengancam akan menggelar demo, mereka memilih membuka ruang diskusi dengan mencoba menyampaikan keluhannya ke pemerintah setempat.

“Nanti jika teman-teman ada kesepakatan, kita akan menghadap ke pemerintah setempat untuk sampaikan keluhan rekan-rekan karyawan di Klungkung,” jelas Arimbawa.

Selain itu, mereka juga sudah ikut menandatangani petisi batalkan Permenaker 2 tahun 2022.

“Sementara kami tandatangani petisi dulu untuk nyatakan sikap kami menolak kebijakan pencairan JHT di usia 56 tahun,” ungkapnya.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Klungkung, pekerja di Klungkung saat ini berjumlah 98.691 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan data tahun 2021 yang mencapai 101.058 orang.

“Berkurangnya jumlah pekerja ini juga karena imbas pandemik,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, I Wayan Sumarta.

Sumarta mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima keluhan secara resmi dari pekerja di Klungkung terkait Permenaker 2 tahun 2022.

“Itu kan ranahnya pemerintah pusat. Tapi jika ada aspirasi dari para pekerja, kami akan tindaklanjuti,” ungkapnya.