Menanak Makan Bergizi Gratis yang Belum Matang

Denpasar, IDN Times - “Belum ada simulasinya. Yuni bawa bekal sendiri.” Jawaban Ni Luh Putu Sariani (44) mengawali perbincangan IDN Times terkait simulasi program makan bergizi gratis (MBG) 2024 lalu. Sariani, sapaannya, merupakan ibu dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) hiperaktif. Anaknya yang bernama Luh Putu Yuniari Eka Savitri (19) menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 3 Denpasar. Sepanjang menemani anaknya di sekolah, ia belum melihat ada simulasi program tersebut.

Provinsi Bali sendiri hanya melaksanakan uji coba MBG di wilayah Kabupaten Buleleng, yang dimulai 25 November 2024 lalu. Sasarannya 355 siswa di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Masing-masing SDN 1 Sumberklampok berjumlah 81 siswa, SDN 2 Sumberklampok berjumlah 159 siswa, dan SMPN Satu Atap 1 Gerokgak yang berjumlah 115 siswa.

Menunya sudah ditentukan seperti nasi, ayam tanpa tulang, buah, dan susu. Makanan ini ditempatkan ke dalam wadah plastik, dengan alokasi anggaran Rp17.500 per porsi. Simulasi ini melibatkan tim penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Desa Sumberklampok dan Kecamatan Gerokgak untuk memasak. Lalu kualitas gizinya didampingi oleh tim dari Puskesmas Gerokgak II.

Wajar saja Sariani tidak melihat simulasi MBG di tempat sekolahnya Yuni. Sejauh ini Ia harus jeli memperhatikan asupan gizi makanan untuk anaknya. Ada sederet pantangan makanan dan minuman seperti makanan bertepung, berpengawet, dan tinggi gula.

“Karena itu saya masak sendiri. Yuni sukanya telur dadar atau mata sapi, dan sayur berkuah,” kata Sariani saat ditemui di rumahnya daerah Kota Denpasar pada Sabtu, 4 Januari 2025.

Jurnal ilmiah Maria Widijanti Sugeng, dan kawan-kawan berjudul “Penyuluhan Tentang Makanan yang Dianjurkan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Hiperaktif” memasukkan hasil penelitiannya tentang sederet zat dalam makanan maupun minuman yang tidak baik bagi kesehatan anak hiperaktif. Zat itu seperti pewarna makanan artifisial, pengawet makanan, gula, dan pemanis buatan.

Menurut riset ilmiah dari Feingold berjudul Why Your Child is Hyperactive (Mengapa Anakmu Hiperaktif), makanan dengan kandungan pewarna, pengawet, dan tambahan rasa banyak ditemui pada makanan, minuman ringan, hingga makanan proses seperti sosis, ham, bacon, nugget, makanan kaleng, dan lainnya.

Feingold juga melakukan observasi terhadap anak-anak hiperaktif setelah menghindari makanan dan minuman berpengawet dari pabrik. Hasilnya, sekitar 50 persen anak-anak yang menghindari jenis makanan dan minuman tersebut mengalami perbaikan perilaku dan suasana hati cenderung stabil.

Sariani berpendapat, program makan bergizi gratis cukup bagus jika akan terlaksana. Namun, Ia ada kekhawatiran dari penyedia makanan, apakah programnya benar-benar serius memperhatikan gizi anak berkebutuhan khusus. Tantangan lainnya, menghadapi anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan kesabaran tinggi. Meskipun Yuni kelas 12 atau setara kelas tiga SMA/SMK, gangguan hiperaktif yang diderita membuatnya kerap meniru apa yang dilihatnya.

“Misalnya pas dia melihat ada anak kecil yang disuapi ibunya. Dia pasti ingin dan itu harus disuapi. Kalau tidak, dia teriak,” ungkap Sariani.

Lantas, bagaimana strategi pemerintah untuk melayani siswa yang mempunyai pantangan, alergi, ataupun fobia terhadap makanan atau minuman tertentu? Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan melayaninya sesuai kebutuhan siswa tersebut. BGN telah menyiapkan satu orang ahli gizi di masing-masing SPPG daerah.

"Nanti akan jadi tugas ahli gizi. Makanya tiap SPPG ada satu ahli gizi. Akan ada 329 SPPG kalau sudah jalan secara keseluruhan," katanya saat dikonfirmasi IDN Times via pesan WhatsApp pada Sabtu, 4 Januari 2025.

Program dilaksanakan bertahap. Pemda pokoknya siap, siap, dan siap sejak simulasi. Tetapi, apakah sudah matang?

Program makan bergizi gratis masuk Prioritas Nasional 4 dalam Ringkasan Rancangan Awal RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029. Target sasarannya adalah siswa dan santri di SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/SMK/MA/Sederajat. Nilai pendanaannya sangat besar. Yaitu Rp71 triliun dengan rincian pemenuhan gizi nasional Rp63,356 triliun dan program dukungan manajemen Rp7,433 triliun.

Untuk mengelola dana sebesar ini, Pemerintah Pusat membentuk Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga ini setara dengan menteri, langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pembentukannya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional. Perpres ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia sebelumnya, Joko Widodo, pada 15 Agustus 2024.

Saat ini, Pemerintah Pusat menurunkan nilai anggaran per porsi dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu. Perubahan angka ini, kata Dadan, merupakan rata-rata biaya berdasarkan hasil uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa. Pemerintah akan membayar bahan baku sesuai dengan biaya aktual di masing-masing daerah. Jadi tidak terpaku pada anggaran Rp10 ribu per porsi.

"Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu (Rp10 ribu). Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu," jelas Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 2 Desember 2024 lalu.

Jika merujuk pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud), total jumlah keseluruhan siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB semester 2024/2025 ganjil sebanyak 44.608.358 orang. Data ini belum termasuk jumlah santri. Apabila dikalkulasikan dengan nilai Rp10 ribu, maka program ini mengeluarkan biaya Rp446.083.580.000 per hari per porsi. Tetapi, penyaluran ini dilakukan secara bertahap yang dimulai pada 6 Januari 2025. Rincian garis besarnya adalah:

Januari-Maret 2025

• Alokasi anggaran: Rp3,48 triliun
• Sasaran penerima: 2,95 juta siswa dan santri; 510 ribu ibu menyusui, ibu hamil, dan balita

April-Juni 2025

• Alokasi anggaran: Rp6,69 triliun
• Sasaran penerima: 6 juta siswa dan santri; 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita

Juli-Desember 2025

• Alokasi anggaran: Rp41,34 triliun
• Sasaran penerima: 15 juta siswa dan santri; 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita

Sejak simulasi makan bergizi gratis dilaksanakan November hingga Desember 2024, pemerintah daerah (pemda) setempat kompak menyatakan siap dengan program ini. Mereka tinggal menunggu komando, daerah mana saja yang akan dijadikan pilot project. Misalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, mereka menunggu teknis pelaksanaannya. Bahkan bersedia sharing anggaran untuk melaksanakan program ini.

"Kalau dari Jawa Timur, kabupaten dan kota sudah siap. Jika perlu sharing anggaran pun kami siap," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, saat kunjungan kerja di Banyuwangi pada Senin, 23 Desember 2024.

Pemprov Lampung juga begitu. Mereka telah menunjuk Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung sebagai pejabat teknisnya. Sekarang tinggal menunggu instruksi dari pusat.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan BGN agar teknisnya berjalan dengan jelas," kata Pj Gubernur Lampung, Samsudin.

Sedangkan Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang menyiapkan skema dan mekanismenya. Distribusi dan pembagian makanannya sampai menerapkan tiga pola kerja sama antarpihak. Pertama, memanfaatkan jasa boga katering. Kedua, kolaborasi pemerintah dan TNI/Polri. Ketiga, sinergi pemerintah bersama pihak swasta. Konsep anggarannya adalah cost sharing atau berbagi biaya sesuai instruksi Pemerintah Pusat.

Pemkot Palembang sendiri menganggarkan Rp42 miliar, dan memang dikhususkan kepada jenjang pendidikan di bawah kewenangannya seperti TK, SD, SMP, dan SLB. Sedangkan peserta nondidik, kemungkinan mengambil dari Dana Tidak Terduga (DTT).

"Sistem ini (cost sharing) memang kewajibannya daerah dari instruksi pusat," kata Kepala Disdik Palembang, Adrianus Amri, pada Jumat, 3 November 2024.

Untuk memastikan tahap pertama 6 Januari 2025 ini, apakah pemda setempat perlu mengambil langkah sharing anggaran ataupun cost sharing seperti simulasi, Dadan menjawabnya dengan singkat.

"Semuanya Pemerintah Pusat," jawabnya di pesan WhatsApp pukul 16.05 Wita pada Sabtu, 4 Januari 2025.

Jika dilihat dari Pasal 52 Perpres Nomor 83 Tahun 2024, pendanaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BGN ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat kini resmi menjalankan program makan bergizi gratis, Senin (6/1/2025) pagi. Untuk tahap awal ini, BGN mengoperasikan 190 SPPG atau dapur umum. Satu di antaranya terlihat di SPPG Palmerah, Jakarta. Dari pantauan IDN Times pukul 06.45 Wib, ada dua mobil Daihatsu Gran Max di halaman. Kedua mobil ini katanya mampu mengangkut hingga 2.050 paket makan. SPPG Palmerah bertugas untuk menyiapkan 2.987 porsi makanan yang didistribusikan ke 11 sekolah dari TK, SD, dan SMP di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Hal ini cukup berbeda di daerah. Misalnya di Jawa Timur. Tidak semua kabupaten/kota melaksanakannya. SPPG hanya ada di wilayah Sidoarjo, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Madiun, Magetan, Bojonegoro, dan Malang. Pemprov Jawa Timur yang dikonfirmasi Minggu, 6 Januari 2025, masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Pusat. 

"Kami masih menunggu petunjuk teknisnya," kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai.

Delapan SPPG yang dijadikan sebagai dapur umum itu ditempatkan di masing-masing kodim. Contohnya, Kabupaten Sidoarjo yang ada di dalam Kodim 0816, atau bekas Asrama Kompi Senapan B Yonif 516 Larangan. Pendistribusiannya dilakukan dalam dua gelombang, yaitu pukul 08.30 Wib dan pukul 10.30 Wib.

"Pelaksanaannya tetap dari Satlak SPPG, kebetulan di beberapa wilayah kodim yang jadi pendamping giat tersebut," jelas Kapendam V/Brawijaya, Kolonel Kav Donan Wahyu Sejati, saat dikonfirmasi Minggu, 5 Januari 2025.

Idenya bagus, tetapi belum ideal

Presiden Prabowo Subianto mengakui, penyesuaian anggaran program ini menjadi Rp10 ribu karena keterbatasan dana pemerintah. Namun, ia yakin alokasinya cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar, khususnya kepada keluarga miskin. Prabowo mengasumsikan dalam satu keluarga miskin memiliki 3-4 anak. Apabila dihitung Rp10 ribu per porsi per anak, maka setiap keluarga mendapatkan bantuan minimal Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per hari.

"Kalau satu bulan bisa Rp2,7 juta," jelas Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta pada Jumat, 29 November 2024.

Tetapi Ahli Gizi di Provinsi Lampung, dr Tutik Ernawati MGizi SpGK, tidak cukup yakin nilai tersebut dapat mengakomodir kebutuhan kalori, komposisi, dan jumlah zat gizi. Mungkin untuk anak TK bisa saja cukup. Idealnya, komposisi makan bergizi gratis ini harus memberikan kebutuhan makro dan mikro nutrisi. Makanan wajib dilengkapi dengan komposisi karbohidrat, protein, dan lemak yang mencukupi. Misalnya karbohidrat dari nasi, ubi, talas, kentang, hingga jagung. Sedangkan protein dan lemak dapat diperoleh dari lauk hewani seperti ayam, ikan, telur, daging. Lalu lauk nabati dari tempe, tahu, dan sayur mayur.

"Keanekaragaman makanan ini penting untuk mencukupi gizi, sehingga targetnya lengkap. Jadi harga ini patutnya dipertimbangkan. Tapi untuk ide program ini jelas sangat bagus," terangnya.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ahli Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nyitdah, Anggoro Setiawati. Anak sekolah membutuhkan makanan bergizi untuk memenuhi energi dan tumbuh kembangnya. Dalam sehari, idealnya membutuhkan energi sebesar 2000 kalori. Adapun kebutuhan kalori ini dipenuhi dari sarapan pagi 20 persen, makan siang 30 persen, makan sore atau malam 30 persen, snack dua kali pada pagi dan sore masing-masing 10 persen.

"Dilihat dari kebutuhan energi ini, maka saat makan siang dibutuhkan sekitar 600 kalori," ujar Wati, Kamis (2/1/2024).

Ia mencontohkan makan siang yang membutuhkan gizi 600 kalori. Makan siang ini harus memenuhi kandungan protein sebesar 50 gram, karbohidrat 325 gram, dan lemak 55 gram. Wati lalu menguraikan menu makan siang ideal untuk memenuhi energi 600 kalori tersebut:

• Nasi: 200 gram
• Protein hewani: ayam (40 gram) atau ikan (40 gram) atau satu butir telur
• Protein nabati: Bisa tahu atau tempe atau kacang-kacangan sebesar 50 gram
• Vitamin dan mineral: berupa sayur 100 gram dan buah-buahan sebesar 100 gram.

Berdasarkan kalkulasi kebutuhan kalori di atas, maka menu makan siang ideal menurut Wati adalah dengan bujet Rp15.000 per anak. Harga ini masih di atas bujet yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Rp10 ribu sebenarnya bisa saja diterapkan, dengan catatan ada beberapa menu dan kandungan gizi yang dikurangi. Misalkan bujet makan siang Rp10 ribu, hanya memenuhi energi sebesar 20 persen atau setara dengan sarapan pagi. Sementara idealnya makan siang itu, pemenuhan energinya adalah 30 persen. Berikut ini penghitungan kandungan protein, karbohidrat, dan lemak untuk makan siang dengan bujet Rp10 ribu menurut Wati:

• Nasi: 200 gram
• Protein hewani: bisa ikan atau ayam sekitar 50 gram atau satu butir telur
• Sayur: 100 gram

Meski tidak memenuhi kalori ideal, kata Wati, kekurangan ini bisa dipenuhi saat makan sore atau malam di rumah.

"Jadi menu bujet Rp10 ribu ini tidak ada protein nabati dan buah-buahan," paparnya.

Program rawan korupsi

Belum juga dimulai program ini, dunia maya memperbincangkan pungutan liar (pungli) yang lagi viral. Informasi ini diunggah oleh akun X @HeraLoebss pada 24 Desember 2024 lalu. Akun ini menyebutkan, ada pihak sekolah yang mewajibkan wali murid membeli dua ompreng (tempat makan untuk menaruh nasi dan lauk pauk) untuk mendukung program makan bergizi gratis. Menurut akun ini, harga satuannya Rp30 ribu. Sehingga totalnya menjadi Rp60 ribu untuk dua ompreng.

"Belum juga dapat makan gratisnya udah kena pungli," tulis akun X tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, memastikan program ini gratis, tanpa ada pungutan kepada orangtua siswa, apalagi kewajiban membeli wadah makan. BGN mengimbau masyarakat agar melaporkan pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk keuntungan pribadi. Menurutnya, program ini hadir untuk meringamkan beban orangtua, bukan sebaliknya.

"Kita harus bersama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita,” ujar Iwan dalam keterangan resminya pada Selasa, 24 Desember 2024.

Pungli termasuk tindakan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Program ini menjadi kekhawatiran masyarakat karena ada celah korupsi. Menurut hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) tentang Mitigasi Program Makan Bergizi Gratis berjudul "Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa?", 37 persen responden menyatakan program ini rawan korupsi. Riset ini mensurvei 1.858 responden, dan dipublikasikan pada 30 Desember 2024. Lembaga riset di bidang analisis makro-ekonomi, kebijakan publik, ekonomi berkelanjutan, dan ekonomi digital ini mengajukan pertanyaan berupa “Apa yang menjadi kekhawatiran terbesar Anda tentang program ini?“ pada responden.

Celios menganalisis, kekhawatiran publik ini ada dasarnya. Lembaga ini berpendapat, program ini melibatkan distribusi bantuan besar-besaran, dan sering kali menjadi sasaran korupsi. Itu terlihat dari program makan bergizi gratis. Pengadaan makanan dan distribusinya melibatkan banyak pihak. Ada penyedia bahan pangan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman ke sekolah. Analisis ini sejalan dengan hasil wawancara yang sudah IDN Times uraikan di atas sebelumnya. Selama simulasi saja, pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Palembang menyatakan distribusi dan pembagian makanannya menerapkan tiga pola kerja sama antarpihak. Yaitu ada jasa boga katering, kolaborasi pemerintah dan TNI/Polri, serta sinergi pemerintah bersama pihak swasta. Menurut Celios, pelibatan seperti itu menjadi peluang pihak tak bertanggung jawab untuk memanipulasi proses pengadaan apabila tidak diawasi secara ketat. Celah manipulasi ini seperti menaikkan harga, ataupun menyelewengkan dana demi keuntungan pribadi.

Berikutnya, apabila pemerintah tidak menetapkan mekanisme yang jelas untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program, maka peluang penyalahgunaan sumber dayanya akan semakin besar. Misalnya, beberapa pihak dapat mencurangi kualitas atau kuantitas makanan yang disalurkan, atau ada kemungkinan menggiring dana bantuan untuk kepentingan pribadi atau politik elektoral.

Riset seorang Psikiatri Nutrisi dari Harvard Medical School, Uma Naidoo, dalam bukunya This is Your Brain on Food mengungkapkan, orang-orang yang mengonsumsi makanan sehat seperti banyak sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan daging yang tidak diproses serta rendah lemak mempunyai kesehatan mental yang lebih baik. Orang yang mengonsumsi makanan sehat seperti itu, menurut penjelasan Uma Naidoo, memiliki kecenderungan gangguan suasana hati (mood) lebih rendah 25 sampai 35 persen. Serta memiliki daya fokus lebih tinggi dan pola tidur yang lebih baik.

Hasil riset di atas menjelaskan bagaimana hubungan nutrisi dalam makanan terhadap fungsi kognitif seseorang. Karena anggaran program ini besar, maka ada kemungkinan celah untuk tindakan korupsi. Ketika korupsi itu terjadi, maka kualitas makanannya berpotensi turut berkurang. Korbannya tentu saja anak-anak seperti Yuni yang hiperaktif, dan anak lainnya yang mempunyai alergi ataupun fobia terhadap makanan maupun minuman tertentu.

Mungkin kita perlu belajar dari Subak Bali School. Bagaimana mereka melibatkan pihak dan menjalankan program makan siang secara sederhana. Delapan puluh lima siswanya telah menerapkan makan siang sejak awal berdiri tahun 2018. Bedanya, sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berlokasi di Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ini menarik iuran Rp7 ribu per anak per hari. Jika ditotal berdasarkan masa aktif mengajar dari Senin-Jumat, maka setiap orangtua mengeluarkan bujet makan siang Rp35 ribu per anak untuk lima hari. Tetapi, sebelum melakukan penarikan iuran, pihak sekolah membuka ruang diskusi kepada orangtua di awal masuk, karena harus menyesuaikan kemampuan.

"Sehingga iuran makan siang yang ditetapkan sebesar Rp7000 per anak per hari," ujar Pendiri dan Pembina Yayasan Subak Bali School, Wayan Adnyana, pada Rabu, 1 Januari 2025.

Sebagai pencegahan agar tidak terjadi apa-apa, kata Adnyana, orangtua biasanya akan memberitahu pihak sekolah jika sang anak alergi makanan tertentu di awal pendaftaran. Dari situ sekolah menjadi tahu, bahwa ada dua anak yang alergi telur. Sehingga kalau menu pada hari itu ada telurnya, maka pihak sekolah mengganti lauk dengan daging ayam.

Adnyana merasa strategi ini perlu dilakukan. Pihaknya memberdayakan juru masak untuk menyiapkan makan siang. Menu makanannya terkadang disesuaikan dengan keinginan para siswa. Ia juga khawatir ada kecemburuan jika anak-anak membawa bekal makanannya sendiri dari rumah. Makanya perlu menyiapkan makan siang di sekolah agar menu makanannya sama. Siswanya juga kadang-kadang dilibatkan untuk menyiapkan snack-nya sendiri.

"Menunya berbeda-beda setiap hari dan ada yang sesuai permintaan siswa. Untuk hari Jumat ditambah snack," jelas Adnyana.

Berikut ini contoh menu makan siang di Subak Bali School seharga Rp7000:

• Nasi, sayur jagung, dan tempe
• Soto ayam dan lontong
• Bakso ayam
• Nasi, sayur capcai dan perkedel
• Snack berupa roti isi meses, sate buah atau bakso goreng.

Dengan menyediakan makan siang, makanan anak di sekolah menjadi terjaga dan mereka tidak jajan sembarangan di luar.

"Di sekolah juga tidak ada kantin atau warung. Selain lebih menjaga makanan mereka, tentu mengajarkan anak untuk berhemat dan tidak jajan sembarangan," kata Adnyana.

Penulis: Ni Komang Yuko Utami, Irma Yudistirani, Wira Sanjiwani, Ayu Afria, Trio Hamdani, Anggia Prameswari, Feny Maulia Agustin, Muhaimin Abdullah, Yosafat Diva Bayu Wisesa, Ardiansyah Fajar