Membaca Dampak Penundaan Retret dari PDIP Terhadap Bali

Efatha menjelaskan, langkah PDIP ini sebagai wujud dinamika konstelasi politik nasional. Ia mengamati, upaya merangkul PDIP telah dilakukan secara terbuka. Namun, kompleksitas manuver politik yang tak menentu, berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap PDIP. Efatha menambahkan, manuver politik yang sporadis, juga berdampak pada Bali dengan dominasi kepala daerah yang diusung PDIP. 

“PDIP tengah mengalami guncangan baik dari dalam maupun dari luar, tetapi saya melihat bahwa sejatinya sudah ada komunikasi tersembunyi dari figur Megawati dan Prabowo,” ungkap Efatha saat dihubungi IDN Times, Senin (24/2/2025).

Efatha berpendapat, dampak dari larangan retret terhadap Bali ini, misalnya berupa pengawasan ketat dari Pemerintah Pusat. Pengawasan ini merujuk pada sejumlah program strategis yang dikhawatirkan tertunda atau terhambat implementasinya di Bali. Kekhawatiran ini menguat jika tawar-menawar politik masih belum cair. Meskipun ada kekhawatiran, baginya Bali masih punya harapan.

“Di sisi lain, kunci utama yang akan diperhatikan Pak Prabowo adalah garis komando, seperti kepatuhan dengan instruksi pusat dan efektivitas komunikasi dengan para kepala daerah dari tingkat I sampai tingkat II,” kata Efatha.

Harapan itu, menurut Efatha terletak pada keunikan Bali sebagai pintu gerbang internasional. Ia memberikan istilah, bahwa lumayan sulit menjadikan Bali sebagai anak tiri.

“Keunikan dan keuntungan strategis Bali sebagai pintu gerbang internasional Indonesia, hal inilah yang menambah daya tawar otomatis,” ungkapnya.

Efatha menilai jika syarat kapasitas profesionalitas itu terpenuhi, maka Bali tidak akan terimbas dampak gejolak politik.

“Pak Prabowo mungkin tidak terus memandang afiliasi partai sebagai standar utama. Maka, selama semua mampu bekerja sama, Bali akan baik-baik saja meskipun penuh kader PDIP,” kata Efatha.