LBH Bali WCC Buka Posko di Pasar, Belum Ada yang Melapor

Sudah berjalan lebih dari satu bulan, hasil temuan di lapangan cukup mencengangkan. Bahwa masih banyak masyarakat belum berani melapor. Tim posko pelayanan kemudian turun lapangan untuk mendekatkan diri ke masyarakat. Misalnya dengan mendatangi lapak dagangan mereka, warung, dan beberapa lokasi tempat berkumpulnya masyarakat di area pasar.

“Dari reaksi masyarakat yang ada di sana bisa diidentifikasikan. tetap saja masyarakat itu memang tidak berani melapor,” katanya.

Seorang pedagang yang minta namanya dirahasiakan, menceritakan kedatangannya ke posko layanan hukum di Denpasar. Ia memiliki masalah utang sebesar Rp20 juta. Namun dalam kurun waktu tertentu, total utangnya tiba-tiba telah mencapai Rp100 juta. Ia terus membayar nilai utang tersebut agar segera lunas. Hingga dirinya berada di titik jenuh, dan mulai mempertanyakan utangnya yang tidak kunjung lunas.

“Tiyang (saya) karena tidak sanggup akhirnya tiyang (saya) lari. Karena tiyang lari bukannya sembunyi. Bukan. Saya soalnya sudah gak mampu gitu. Gimana caranya saya minta solusi. Apa saya salah, harus dibayar atau gak itu,” kata pedagang tersebut.

Untuk diketahui, pendirian dua posko tersebut berada di bawah Program Perluasan Akses Keadilan dan Pendampingan Hukum bagi Masyarakat dan Korban Kekerasan yang dilaksanakan oleh LBH BWCC. Program ini didukung oleh The Fund for Global Human Rights dari Britania Raya di bawah program pendanaan Legal Empowerment Fund (LEF).

“Program secara umum bertujuan untuk meningkatkan akses layanan hukum bagi masyarakat dan korban kekerasan di Bali dengan meningkatkan jumlah paralegal, dan pendirian posko layanan bantuan hukum di tingkat akar rumput,” jelas Buda.

Posko Layanan Bantuan Hukum LBH BWCC fokus menerima pelaporan kasus kekerasan, konsultasi dan edukasi hukum, pendampingan bagi korban kekerasan terutama perempuan dan anak, serta pelayanan untuk masyarakat umum yang menghadapi kasus hukum.