Klungkung Tambah 60 Satpol PP di Nusa Penida Pascapolemik Lift Kaca

Satria berpendapat, Satpol PP melalui tim yustisi tidak hanya akan bergerak pada tahap eksekusi, tetapi juga pengawasan dini untuk mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang berulang di Klungkung.

“Kami perkuat Satpol PP bukan untuk menindak saja, tapi juga mencegah sejak awal. Ini penting agar tata ruang kita tidak terus-terusan dilanggar,” ujarnya.

Ia menekankan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung memiliki kewenangan kini dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 yang baru keluar, dalam urusan perizinan, pemohon harus menyesuaikan RTRW (rencana tata ruang wilayah) dan RDTR (rencana detail tata ruang) yang menjadi dasar perizinan. Tidak seperti sebelumnya yang urusan perizinan langsung ke Pemerintah Pusat. Karena itu, pengawasan akan diperketat agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara masif seperti yang mulai terlihat di Nusa Penida.

“Saya sudah mulai lakukan sosialisasi. Kita harus sikapi agar tidak ada alih fungsi lahan masif. Di Klungkung, terutama Nusa Penida, orang membangun, banyak yang sudah beroperasi tapi belum berizin,” jelasnya.

Dalam pertemuan bersama para perbekel (kepala desa) di Nusa Penida, Satria meminta perangkat desa untuk lebih aktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya menunggu tindakan dari pemerintah kabupaten.

“Pemerintah desa punya hak melakukan pengawasan melekat, baik terhadap warga lokal maupun investor. Saat mulai menggali tanah saja, harus ditanyakan apakah sudah punya izin. Jangan setelah bangunan berdiri, baru mengurus izin. Kalau belum berizin, hentikan dulu dan urus kelengkapannya,” jelasnya.