Kasus Penyalahgunaan Dana LPD Buahan Tabanan Dilaporkan ke Polisi

- Ketua LPD Buahan berinisial IGMS dilaporkan Bendesa Adat Buahan ke Polres Tabanan pada 12 November 2026 atas dugaan korupsi pengelolaan dana periode 2024–2026.
- Pelaporan ditempuh atas aspirasi warga agar polemik pengelolaan dana ditelusuri transparan; sebelumnya IGMS juga dikenai sanksi adat dan disebut bersedia mengembalikan kerugian.
- Tim pengawas memperkirakan potensi kerugian LPD Buahan mencapai Rp19,3 miliar, namun masih perlu pemeriksaan lebih lanjut; nasabah tetap menuntut pengembalian dana.
Tabanan, IDN Times - Kasus penyalahgunaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Buahan, Kecamatan Tabanan yang melibatkan Ketua LPD Buahan berinisial IGMS,resmi dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Tabanan pada Kamis lalu, 12 November 2026. Pelaporan ini dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana LPD periode 2024 hingga 2026.
Laporan tersebut disampaikan langsung ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Tabanan. Dalam laporan pengaduan yang beredar, Bendesa Adat Buahan, I Gede Seputra, bertindak sebagai pihak pengadu, sedangkan IGMS menjadi pihak yang dilaporkan.
"Langkah hukum ini ditempuh sebagai jalan tengah untuk mengurai polemik yang berkembang di tengah warga sekaligus mengungkap persoalan pengelolaan dana LPD secara lebih jelas," ujar Seputra, Senin (16/11/2026).
1. Pelaporan dilakukan atas usulan warga

Suasana rapat untuk membahas permasalahan di LPD Buahan, Tabanan (Dok.IDN Times/Istimewa) Seputra mengatakan keputusan membawa kasus dugaan penyalahgunaan dana LPD Buahan ini ke polisi karena adanya aspirasi dan tuntutan warga. Jalur hukum, menurutnya menjadi pilihan yang tepat agar persoalan pengelolaan dana LPD dapat ditelusuri secara lebih jelas dan transparan.
"Saya sebagai bendesa adat berupaya mengambil langkah tengah untuk mencari penyelesaian," ujarnya.
2. Pelaku IGMS sudah diberikan sanksi adat

Suasana rapat untuk membahas permasalahan di LPD Buahan, Tabanan (Dok.IDN Times/Istimewa) Selain melapor ke polisi, IGMS juga telah mendapatkan sanksi adat. Dalam kesepakatan di tingkat adat, ia disebut bersedia mengembalikan kerugian yang dialami LPD Buahan.
Sanksi adat yang diberlakukan berupa pembatasan pelayanan administrasi adat. Yaitu tidak mendapatkan pelayanan maupun saksi dari prajuru adat.
"Ketentuan sanksi tersebut juga berlaku bagi warga yang tercatat dalam satu kartu keluarga (KK) adat," kata Seputra.
3. Kerugian LPD Buahan diperkirakan mencapai Rp19.3 Miliar

Tangan memegang uang rupiah Indonesia di atas lembaran uang tersebar. (Pixabay/IqbalStock) Seputra memaparkan, berdasarkan perkiraan tim pengawas LPD Buahan, potensi kerugian dalam persoalan tersebut diperkirakan mencapai Rp19,3 miliar. Nilai kerugian itu masih perlu dipastikan melalui penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut.
Seputra menambahkan, pihaknya telah beberapa kali menggelar rapat untuk membahas polemik LPD tersebut. Namun, tuntutan nasabah hingga kini masih sama, yakni meminta agar dana mereka dikembalikan.
"Warga atau nasabah dalam setiap rapat tetap menuntut agar uang mereka kembali," katanya.





















