Jelang G20, Bali Antisipasi Sylvatic Rabies di Nusa Dua

Pada 20 September 2022 lalu, dalam kegiatan internasional di sebuah hotel kawasan venue G20, Nusa Dua, HPR satwa liar berupa monyet terlihat banyak berkeliaran. Beberapa dari mereka berkeliaran di area halaman hotel bintang 5 tersebut. Beberapa di antaranya juga mendekati lokasi tempat pertemuan berlangsung. Melihat kondisi ini, kaitannya dengan pelaksanaan KTT G20 pada November 2022 mendatang, apakah ada kekhawatiran risiko HPR dari satwa liar?

Menanggapi hal tersebut, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Anak Agung Istri Inten Wiradewi, mengungkapkan bahwa sejauh ini kasus rabies yang terjadi di Bali merupakan kasus pada hewan anjing saja. Sementara untuk kasus rabies dengan HPR lainnya seperti monyet dilaporkan belum pernah terjadi.

Ia mengakui bahwa vaksinasi rabies selama ini diberikan untuk HPR anjing. “Yang kami khawatirkan kan ada penularan dari anjing ke hewan liar. Monyet seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi karena untuk di daerah Nusa Dua itu, anjing sudah tervaksin. Sudah diprioritaskan,” jelasnya pada Selasa (4/10/2022).

Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, drh. I Ketut Wirata, menyampaikan bahwa sejauh ini laporan kasus kejadian rabies di wilayah Kabupaten Badung dan Denpasar relatif tidak ada.

Menurutnya hingga saat ini kasus rabies di Bali masih dalam kategori rabies urban, yang hanya terjadi pada hewan-hewan domestik, yakni 90 persen terjadi pada anjing. Pihaknya berharap kasus rabies di Bali tidak masuk ke dalam kategori rabies satwa liar atau Sylvatic rabies. Karena jika Sylvatic rabies ini terjadi, maka membutuhkan pengendalian yang sangat kompleks.

“Kalau di kawasan tersebut memang tidak ada. Jadi sampai saat ini yang memang masih bersikulasi itu hanya ada di beberapa kabupaten, seperti Jembrana, Buleleng, Karangasem. Kalau yang Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan, itu relatif sudah nggak ada (kasus rabies),” ungkapnya.

Lalu langkah apa saja yang bisa dilakukan? Pihaknya menyampaikan bahwa Standar Opersional Prosedur (SOP) yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sangat menentukan pencegahan terhadap terjadinya Sylvatic rabies. Misalnya dengan memaksimalkan cakupan vaksinasi rabies pada anjing-anjing di kawasan yang terdapat satwa liar Hewan Pembawa Rabies (HPR).

Selain itu juga dengan menjaga kontak erat antara HPR anjing dengan koloni satwa liar, dalam hal ini monyet. “Kalau misalkan menjaga kontak eratnya itu agak sulit, pastikan populasi anjing atau HPR itu bisa dicover 100 persen untuk cakupan vaksinasinya,” ungkap drh. I Ketut Wirata.

Peran masyarakat juga dinilai sangat penting, di mana kesadaran masyarakat dalam memelihara anjing untuk tidak dilepasliarkan. Masyarakat diimbau dalam memelihara anjing sesuai fungsinya. Termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan vaksinasi terhadap anjing-anjingnya. 

“Jangan memelihara itu hanya sekedar punya. Tapi anjingnya dilepasliarkan. Nyari makan di luar gitu kan. Itu yang akan meningkatkan risiko tertular rabies. Jadi kalau bisa kesadaran masyarakat di dalam melakukan pemeliharaan anjing itu yang ditingkatkan,” jelasnya.