Badung, IDN Times – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, meminta dukungan Lembaga Audit di masing-masing negara G20 untuk mengimplementasikan proyek-proyek transisi energi agar lebih akuntabel dan transparan.
Hal ini ia sampaikan pada acara Supreme Audit Institution (SAI)20 Summit di Bali, Selasa (30/8/2022). Apa yang menjadi pertimbangan sehingga peran Lembaga Audit sangat penting?
Menurut Arifin kehadiran lembaga audit diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan transisi energi yang konkret. Harapannya dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik, baik dari sisi efektivitas program maupun kebijakan.
"Lembaga Audit Keuangan memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya program Net Zero Emission (NZE) secara konsisten yang akuntabel dan transparan," ungkapnya.
Indonesia disebut telah memiliki peta jalan (roadmap) untuk mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat untuk mendukung pelaksanaan ekonomi hijau. Ekonomi dan skema pendanaan merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan transisi energi.
Pemerintah Indonesia disebut telah berupaya menciptakan ekonomi hijau (green economy) dengan mengembangkan proyek-proyek yang bankable, memasukkan faktor pendukung untuk investasi pertumbuhan hijau, merancang instrumen ekonomi, dan kebijakan yang inovatif. Selain itu juga menerapkan tata kelola yang baik untuk menjaga iklim investasi terbarukan yang kondusif.
“Energi baru dan terbarukan punya potensi untuk menjadi penggerak industri lokal, investasi, dan penciptaan lapangan kerja serta memastikan ketahanan energi dan mitigasi perubahan iklim," jelasnya.
Arifin mengatakan pemerintah berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi informasi non-keuangan. Termasuk kebijakan berbasis prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/GSC) untuk mendukung proses transisi energi bersih.
Lalu apakah ada upaya lain yang bisa dilakukan? Menurutnya adalah dengan meningkatkan aksi kolaborasi antar kementerian dan stakeholder terkait dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek strategis. Dengan harapan semua pihak terkait dapat membantu pelaksanaan audit, memberikan akses terhadap data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Agar sesuai koridor dan mengantisipasi adanya penyelewengan demi mempercepat pembangunan ekonomi yang akuntabel," ujarnya.