DPRD Ingatkan Pembebasan Lahan Pelabuhan di Pesinggahan Transparan

Politisi asal Desa Gelgel tersebut menekankan, sesuai persyaratan proyek, lahan yang digunakan harus berstatus sertifikat hak milik (SHM).

Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh proses pembebasan lahan berjalan sesuai aturan hukum, dengan mengedepankan keterbukaan kepada warga.

“Karena syaratnya lahan harus SHM, maka prosesnya harus benar-benar transparan dan jelas. Jangan sampai menimbulkan polemik di kemudian hari,” tegasnya.

Mudiana menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan pelabuhan di Desa Pesinggahan tidak terlepas dari manfaat besar yang akan dirasakan warga, khususnya dalam memperkuat konektivitas antara Klungkung daratan dan wilayah kepulauan Nusa Penida.

Keberadaan pelabuhan barang dinilai mampu menekan ketimpangan harga kebutuhan pokok yang selama ini masih sangat tinggi.

“Ketimpangan harga kebutuhan pokok antara daratan dan Nusa Penida itu nyata. Kalau pelabuhan ini terwujud, distribusi barang akan lebih lancar. Karena itu, saya mendukung penuh program bupati,” ujarnya.

Meski demikian, Mudiana mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi pengalaman pahit pembangunan Pelabuhan Gunaksa yang telah menyerap anggaran besar, namun hingga kini belum dapat dimanfaatkan.

Ia menilai, penentuan lokasi dan kualitas kajian harus benar-benar matang agar proyek tidak kembali mangkrak.

“Jangan sampai pengalaman Gunaksa terulang. Kajian boleh dilakukan oleh siapa pun, yang penting pengkajinya benar-benar berkualitas dan hasilnya bisa diwujudkan, bukan sekadar dokumen,” katanya.