Ciptakan Pariwisata Aman, Bali Jalin Kolaborasi Penanganan Bencana

19 Feb 2026, 21:10 WIB

Ayu Afria Ulita Ermalia

Pantai Kuta, 31 Desember 2025 (IDN Times/Ayu Afria)

Intinya sih...

Kejadian bencana memiliki keterkaitan dengan kondisi masyarakat, seperti intensitas paparan, kerentanan, dan kesiapsiagaannya
Komitmen pembangunan manajemen bencana yang inklusif melahirkan beragam inisiatif, termasuk Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB)
Bali fokus menciptakan pariwisata yang aman bencana melalui Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Denpasar, IDN Times - Kerja kolaboratif multipihak menjadi salah satu aspek penting yang perlu ada dalam kerja-kerja manajemen kebencanaan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja, mengatakan ada tiga aspek lainnya yang tidak bisa dilewatkan, yaitu rasa memiliki terhadap program, pengintegrasian, dan keberlanjutan. Kolaborasi dan dukungan perlu dilakukan terus untuk membangun ketangguhan yang berkelanjutan.

"Bencana jadi urusan semua, semua pihak perlu melakukan manajemen bencana, karena bencana itu pasti terjadi, pasti berulang, bisa menimpa siapa saja, sehingga itu menjadi urusan bersama. Untuk itu, kolaborasi adalah keniscayaan, harus dilakukan,” ungkapnya pada Kamis (19/2/2026).

1. Kejadian bencana memiliki keterkaitan dengan kondisi masyarakat

Pantai Kuta 31 Desember 2025 (IDN Times/Ayu Afria)

Menurut Head of Sub-National Programs, Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Manajemen Risiko Bencana), Deswanto Marbun, kejadian bencana memiliki keterkaitan dengan kondisi masyarakat, seperti intensitas paparan, kerentanan, dan kesiapsiagaannya saat terjadinya bencana. Termasuk untuk tingkat kerugian baik keselamatan, dampak ekonomi, dan lingkungan.

Oleh karenanya, BPBD Bali didukung Program SIAP SIAGA menerapkan pendekatan sistem yang menyeluruh dalam upaya-upaya penanggulangan bencana. Langkah ini makin diperkuat melalui kolaborasi yang efektif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dengan menyusun manajemen risiko bencana yang efektif dan berkelanjutan.

"Diharapkan kick-off Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan untuk tahun 2026 ini dapat menjadi sebuah tonggak awal di tahun 2026 dalam memastikan terwujudnya keselarasan antara kegiatan pelaksanaan program dan prioritas daerah, serta memperkuat dukungan dan komitmen kolaborasi multipihak," ungkapnya.

2. Komitmen pembangunan manajemen bencana yang inklusif

Evakuasi mayat di Pantai Kuta (Dok. istimewa)

Lebih lanjut, Deswanto menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah, pendidikan, pariwisata, hingga desa adat—telah melahirkan beragam inisiatif. Salah satunya, pada Oktober 2025, Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) resmi diluncurkan untuk pertama kalinya sebagai wujud komitmen membangun manajemen bencana yang inklusif.

Kelompok difabeldilibatkan secara bermakna, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga penentu strategi dan rencana implementasi agar tak ada pihak yang tertinggal saat bencana terjadi. Prinsip kesetaraan gender, difabel, dan inklusi sosial (GEDSI) pun telah diintegrasikan dalam perancangan Kampus Siaga Bencana (KSB).

"Hingga kini, telah terdapat 35 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mendeklarasikan kampusnya sebagai KSB," ungkapnya.

3. Bali fokus menciptakan pariwisata yang aman bencana

Operasi SAR di air terjun Kebo Iwa, Buleleng (Dok. istimewa)

Para pelaku usaha bisnis pariwisata juga telah terlibat aktif dalam upaya mitigasi bencana di Bali. Pemerintah Provinsi Bali melalui Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB) menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pariwisata yang aman bencana.

Di samping pelibatan berbagai sektor, peran aktif masyarakat juga diperlukan untuk mendukung resiliensi terhadap bencana. Melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dengan dukungan dari Program SIAP SIAGA, telah melakukan pendampingan pada beberapa desa adat di Bali, seperti Desa Adat Dukuh dan Desa Adat Temukus.

Nah, beberapa program yang diprioritaskan di antaranya:

Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui dukungan terhadap Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA)
Penguatan strategi penanggulangan bencana dengan pendampingan teknis dan penyusunan kebijakan
Pendampingan untuk pemetaan risiko bencana yang dibarengi dengan pengelolaan data, informasi, dan komunikasi
Kolaborasi pentahelix untuk mengembangkan kebijakan dan aturan terkait kesiapsiagaan bencana
Upaya untuk meningkatkan kualitas penanggulangan keadaan darurat dan pascabencana melalui peningkatan kapasitas
Dukungan untuk meningkatkan kapasitas logistik dan peralatan penanggulangan bencana lokal