Cakupan BPJS Ketenagakerjaan Bali 48 Persen, DPRD Usul Perda Inisiatif

09 Nov 2026, 17:22 WIBKota Denpasar3 min read

Ni Komang Yuko Utami

News

Channel

Add Us on Google

ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

5W1H

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Bali baru 48 persen, dengan kepesertaan pekerja penerima upah 65 persen dan bukan penerima upah 38 persen.
Komisi IV DPRD Bali membuka peluang perda inisiatif untuk memperkuat perlindungan pekerja rentan, sambil mengkaji regulasi daerah lain dan payung hukum di atasnya.
Target cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan Bali ditetapkan 54 persen pada 2027; Januari–Oktober 2026, 134 ribu pekerja menerima klaim total Rp1,5 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Komisi IV DPRD Bali membuka peluang mengusulkan perda inisiatif untuk memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, setelah cakupan Universal Coverage Jamsostek di Bali tercatat 48 persen.
Who?
Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta, BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa, perusahaan, serta pekerja penerima upah dan pekerja rentan bukan penerima upah terlibat dalam pembahasan ini.
Where?
Pembahasan berlangsung di Gedung DPRD Bali, Denpasar, dengan sasaran perlindungan pekerja di seluruh wilayah Bali.
When?
I Nyoman Suwirta menyampaikan rencana tersebut pada Senin, 9 November 2026. Data klaim BPJS Ketenagakerjaan yang dipaparkan mencakup periode Januari hingga Oktober 2026.
Why?
Cakupan kepesertaan dinilai masih rendah, terutama pekerja bukan penerima upah yang baru mencapai 38 persen. DPRD Bali menilai perlu ada dorongan agar pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya.
How?
Suwirta akan melaporkan rencana perda kepada pimpinan DPRD Bali dan mendorong kajian regulasi. BPJS Ketenagakerjaan juga disarankan memperkuat sosialisasi lapangan serta bekerja sama dengan LPD dan koperasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Denpasar, IDN Times – Cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Bali dinilai masih rendah. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali pun membuka peluang mengusulkan peraturan daerah (perda) inisiatif dewan guna melindungi pekerja rentan, terutama yang bukan penerima upah.

Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, menyampaikan hal itu setelah menerima jajaran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa). Ia menyebut cakupan universal jaminan sosial ketenagakerjaan (Universal Coverage Jamsostek/UCJ) di Bali baru 48 persen.

Situasi tersebut, bagi Suwirta sebagai alarm bahwa masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan pegawainya dalam skema BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pekerja informal. Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan belum mendapat perhatian sebesar BPJS Kesehatan karena payung hukumnya berbeda. BPJS Kesehatan memiliki dasar Undang-Undang Kesehatan yang lebih kuat, ditambah risiko sakit yang bisa berulang.

“Kalau orang meninggal kan pikirkan cuma sekali kan? Makanya kadang-kadang orang berpikirnya seolah-olah tidak sepenting BPJS Kesehatan,” ujar Suwirta di Gedung DPRD Bali, pada Senin (9/11/2026).

1. Iuran Rp16 ribu dinilai terjangkau

ilustrasi rupiah (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Suwirta menekankan iuran program ini tergolong ringan, sekitar Rp16 ribu per orang. Perlindungan ini mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Khususnya bagi pekerja bukan penerima upah yang masuk kategori rentan, seperti buruh, kuli panggul, petani, nelayan, hingga pedagang di pasar.

“Kalau dihitung sebenarnya tidak begitu banyak. Rp16 ribu itu sebenarnya sangat bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan,” kata dia.

Ia mengaku pernah membayarkan iuran sekitar 80 warga Klungkung dari dana operasionalnya saat menjabat di sana, ketika regulasi belum memungkinkan.

“Tapi tidak selamanya bisa seperti itu, makanya pemerintah harus hadir,” imbuh Suwirta.

Menurutnya, landasan perda adalah amanat konstitusi tentang kesejahteraan masyarakat. Ia berharap warga tanpa penghasilan tetap tidak berakhir di panti jompo saat tua.

“Jaminan masa depan mereka harus dijamin oleh pemerintah, hidup layak, kesehatannya, kematiannya pun harus dipikirkan,” ujarnya.

Sebelum perda terwujud, ia menyarankan BPJS Ketenagakerjaan lebih rajin turun ke lapangan dan berkolaborasi dengan mitra seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan koperasi. Ia juga berjanji mendorong pemberi kerja memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya.

2. Sebut hanya Jabar dan NTT yang punya perda

Ilustrasi Hukum (IDN Times/Fadillah)

Menurut Suwirta, baru dua provinsi di Indonesia yang memiliki perda khusus terkait hal ini, yakni Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Bali baru memiliki perda ketenagakerjaan yang belum secara spesifik mengatur BPJS Ketenagakerjaan atau perlindungan sosial bagi tenaga kerja.

“Kalau di Nusa Tenggara Timur saja bisa, Bali harus bisa,” tegasnya.

Ia akan melaporkan rencana tersebut kepada pimpinan DPRD Bali. Meski demikian, ia menegaskan perlunya kajian lebih holistik, termasuk mempelajari perda di daerah lain dan payung regulasi di atasnya.

“Urgensi daripada perda ini perlu dipelajari dulu,” katanya.

3. Target kepesertaan 54 persen pada 2027

Ilustrasi pekerja demo di Bali. (IDN Times/Yuko Utami)

Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa, Agus Theodorus Parulian Marpaung, memaparkan kepesertaan pekerja penerima upah baru 65 persen, sedangkan pekerja bukan penerima upah 38 persen.

“Tentu butuh dorongan dari legislatif. Dengan adanya perda nanti akan mengikat seluruh pihak untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Agus.

Ia menyebut, sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang penyusunan APBD 2027 dan dana hibah, target UCJ ditetapkan 54 persen, naik dari posisi saat ini 48 persen. Pihaknya juga menitipkan pengawasan pelaksanaan program kepada legislatif.

Agus melaporkan, sepanjang Januari hingga Oktober 2026 sekitar 134 ribu pekerja ber-KTP Bali telah menerima manfaat klaim dengan total Rp1,5 triliun. Dana itu, menurutnya, ikut menggerakkan ekonomi daerah karena mencakup jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang diterima tunai.

“Dari sisi perputaran ekonominya juga bisa didapatkan karena di situ ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun yang diterima secara tunai ya ataupun secara nominal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita,” jelasnya.