Denpasar, IDN Times - Sebanyak 48 warga di Bali diduga menjadi korban penipuan calo penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut diketahui setelah mereka mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali di Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, hari Senin (25/3) lalu. Mereka datang menanyakan kelolosannya sebagai PNS.
Atas kejadian ini, pihak BPD akan melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian Daerah (Polda) Bali.
Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, menjelaskan selain 48 warga tersebut, pihaknya juga merasa menjadi korban. Pasalnya, institusi yang dipimpinnya dicatut untuk menipu masyarakat. Dalam waktu dekat, Lihadnyana akan melaporkan kasus tersebut ke Polda Bali.
"Bahwa dalam waktu dekat kami dari Pemprov Bali khususnya BKD akan melaporkan ini ke aparat penegak hukum. Kenapa demikian, karena kita sudah sangat komit bahwa reformasi birokrasi untuk menjamin adanya bersih, jujur trasnparan dalam hal apapun. Baik itu menyangkut dalam penerimaan CPNS, mutasi itu harus clear dalam hal-hal semacam itu," katanya di Denpasar, Rabu (3/4) pagi.
Indikasi penipuan tersebut terungkap setelah ada 48 warga mendatangi kantornya. Mereka mengenakan atribut lengkap, yakni mengenakan baju putih-hitam, surat undangan atas nama BKD, dan tanda pengenal dengan stempel dari BKD.
"Itu tidak resmi. Itu name tag-nya karena sudah ada NIP kok. Orang NIP-nya masih berproses, yang kedua adalah stempelnya tidak cocok dengan stempel asli," ungkapnya.
Saat ini pihaknya sedang melakukan pengkajian dan mengumpulkan bukti-bukti supaya bisa dibawa ke Polda Bali. Bukti itu di antaranya surat pengantar, name tag dan nomor absensi, serta nomor telepon masing-masing korban.
"Ini kan hari libur paling lambat lagi dua hari (Dilaporkan ke Polda Bali). Karena kita harus mengumpulkan dokumen," jelasnya.
Ia menegaskan, jika dalam penyelidikan nanti polisi menemukan ada orang dalam yang terlibat, maka dipastikan akan dipecat. Ia sendiri menyerahkan kasus ini kepada pihak kkepolisian untuk mengusut tuntas.
"Jangankan dalam BKD. Dalam Pemprov atau siapapun kami akan tindak tegas dan tidak ada lagi peringatan satu, dua dan tiga. Karena ini sangat merugikan masyarakat. Itulah komitmen kami," tegasnya.
"Kita akan menelusuri siapa yang ikut bermain. Nanti kalau sudah dapat hasilnya kita akan sampaikan ke kepolisian. Kita harus membantu juga aparat kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini," kata dia.