Bali Ingin Maksimalkan Pariwisata Kesehatan, Efektifkah saat Pandemik?

Ketua BMTA, dr. I Gede Wiryana Patra Jaya, MMR, menyampaikan bahwa rumah sakit tidak akan berkembang jika hanya berpikir untuk layanan sosial. Menurutnya rumah sakit adalah organisasi yang sangat kompleks, begitu pula dengan ilmu teknologi kedokteran yang terus berkembang.

“Kalau tidak ada subsidi silang, dari mana rumah sakit bisa untuk mengembangkan diri? Kan gitu. Dan di samping juga nanti harapannya adalah Bali ini sebagai daerah wisata, ada tambahan diversifikasi pariwisata,” jelasnya.

Dengan adanya program BMTA yang baru dideklarasikan tersebut, serta dukungan pemerintah, dan pihak lainnya, ia berharap agar kehidupan rumah sakit di Bali semakin hari semakin baik sehingga nantinya bisa menggarap pasar premium.

Diakuinya, sejauh ini kendala yang dihadapi oleh pihak rumah sakit di Bali adalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas yang ada di rumah sakit. Dokter Patra mendorong agar beberapa rumah sakit di Bali menjalin hubungan sister hospital dengan rumah sakit di luar negeri.

“Sekarang kan kami dorong untuk menjadi sister hospital. Bali Mandara kemarin kami usulkan sister hospital misalnya dengan Darwin. Jadi dokter asing tidak praktik, tapi sebagai medical advisor, mendampingi dan meningkatkan kemampuan lokal dokter kita,” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan kemungkinan adanya dokter spesialis yang merupakan warga negara asing dalam Asosiasi BMTA, dokter Patra mengungkapkan bahwa tidak ada pelarangan penggunaan dokter asing jika sesuai dengan rambu-rambu negara Indonesia. Apalagi mereka masuk ke Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia mengatakan dokter asing ini dimungkinkan ke arah medical advisor.

“Kalau dokter asing sebenarnya tidak dilarang. Sudah ada rambu-rambunya. Mereka kan juga masuk suatu negara, kan ada aturan negara kita. Ada satu kriteria, apakah spesialisasinya ini langka atau tidak? Nah yang kedua mereka harus ada orientasi tentang budaya yang ada di Indonesia. Bahasa dan sebagainya. Jadi tidak ditutup sih. Indonesia bukan menolak, tapi ada aturannya yang harus dilakukan,” ungkapnya.