Bali Ditegur Mensos Risma, Belum Cairkan Bantuan Sosial Rp450 Miliar

Risma mengatakan ada 75.000 KPM di Provinsi Bali selama periode Juli sampai September yang belum menerima bantuan sosial dengan nilai keseluruhan mencapai Rp450 miliar. Risma menegaskan, pencairan bansos ini akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi di Bali. Ia meminta kepada Kepala Daerah agar segera bergerak cepat dalam mendistribusikan bansos ini.

“Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair, minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi. Tapi kalau seperti ini, susah," kata Risma sebagaimana rilis yang diterima IDN Times.

Menurut Risma, data KPM di beberapa daerah di Bali yang belum melakukan transaksi masih cukup tinggi. Misalkan di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako, masih ada 900-an KPM belum transaksi selama bulan Juli hingga September.

Di hadapan Kepala Dinas Sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Bank Milik Negara (Himbara), dan para pendamping sosial, Risma menegaskan, telatnya penyaluran bansos berdampak pada pemulihan perekonomian. Apalagi dengan kondisi perekonomian Bali yang saat ini masih belum sepenuhnya pulih. Karenanya, anggaran negara berupa bansos menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.

"Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober. Kalau tidak segera dicairkan, akan segera kena blokir," ujarnya.

Risma meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel. Ia juga memerintahkan untuk mengumpulkan KPM dan segera membayarkan hak-hak mereka.

Sejauh ini permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bansos di Bali hampir sama dengan daerah lain yakni terkendala Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, kartu terblokir, KPM pindah alamat, dan KPM meninggal.

Dalam acara tersebut, Risma juga meminta agar para peserta rapat untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin. Para KPM ini, menurutnya, bahkan tidak tahu apakah hari ini bisa makan atau tidak. Kondisi ini tentu berbeda dengan para pejabat yang berada dalam ruangan rapat tersebut.

"Jangan samakan dengan kita dan Bapak/Ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan," katanya.

Di beberapa daerah di Bali misalnya, seperti di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang memerlukan transportasi air melalui Danau Batur. Pembayaran bansos yang belum cair diminta agar segera dibayarkan secara tunai.

"Saya minta harus clear. Kalau pakai sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash," ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Bali, Risma juga menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi). Bantuan sebesar Rp1.069.003.950 tersebut bisa menjangkau 1.676 penerima manfaat. Termasuk di dalamnya 90 anak yatim, piatu, dan yatim piatu.

Anak-anak yang diberikan bantuan berupa tabungan anak yatim, piatu, dan yatim piatu dengan nilai Rp200 ribu bagi yang sudah sekolah dan Rp300 ribu bagi yang belum sekolah. Bantuan tersebut disampaikan dalam peresmian Sentra Kreasi Atensi (SKA) di Balai Mahatmya, Tabanan, Senin (18/10/2021).

Kementerian Sosial menyusun program perlindungan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Mencakup sasaran 4.043.622 anak di seluruh Indonesia yang terdiri dari 20.000 anak yang ditinggal orangtua akibat COVID-19, 45.000 anak yang diasuh di LKSA, dan 3.978.622 anak diasuh oleh keluarga tidak mampu.