20 Titik di Badung Rawan Bencana, Dana Penanganan Hanya Pas-pasan

Bagus Nyoman Wiranata mengungkapkan mitigasi bencana longsor di wilayah kerjanya dilakukan dengan memasang papan informasi rawan longsor. Pihaknya juga melibatkan perangkat daerah terkait untuk mengantisipasi postensi bencana ini. Camat, lurah atau perbekel diminta agar mengambil tindakan antisipasi saat musim hujan seperti saat ini.

“Kami sudah pasang papan informasi rawan longsor di kawasan yang rawan longsor. Bahkan di kawasan Banjar Semanik, Plaga kami pasang alat sensor untuk mendeteksi terjadi pergerakan tanah atau longsor. Kami sudah bersurat kepada perangkat daerah terkait,” jelasnya pada Jumat (22/1/2021).

Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Badung, zona rawan longsong teridentifikasi di 14 desa, di antaranya:

Sedangkan untuk zona banjir di Kabupaten Badung di antaranya:

“Untuk banjir di Kuta Selatan satu titik Jalan Bypass Ngurah Rai Benoa,” jelas Bagus Nyoman Wiranata.

Sementara itu Camat Kuta Utara, I Putu Eka Parmana saat dihubungi IDN Times pada Jumat (22/1/2021) mengungkapkan bahwa titik banjir di wilayahnya tidak hanya satu saja. Melainkan tersebar di beberapa desa yang berdekatan dengan pantai atau terletak di bagian hilir, seperti Desa Petitenget, Kerobokan Kelod, Tibubeneng, dan Canggu.

“Kalau kami banyak titiknya yang banjir. Wilayah hilir di dekat pantai. Lebih banyak yang air menuju ke pantai, alurnya sempit dan ada pendangkalan di sungainya. Kalau sungai besar air banyak, ini kecil. Kalau bicara titik di setiap Desa Petitenget, Kerobokan Kelod, Tibubeneg, Canggu banyak. Kerobokan Kelod di Batu Belig, Tangkuban Perahu ada pendangkalan. Perlu dinormalisasi sungai-sungainya,” jelasnya.

Sementara itu di Desa Canggu, titik banjir malah di area yang banyak dibangun villa dan dihuni para turis. Misalnya saja di sungai kecil shortcut Canggu yang memang daerahnya lebih rendah. Banjir di sana bisa mencapai selutut orang dewasa hingga setinggi tempat tidur.

Mengapa daerah ini justru mengalami banjir padahal dekat dengan pantai? Putu Eka Parmana menjelaskan bahwa kondisi laut juga berpengaruh terhadap aliran air dari sungai. Apabila debit air laut tinggi (pasang), maka air yang mengalir menuju laut membutuhkan proses lebih lama.

“Di Berawa, shortcut itu kan rendah. Banyak kiriman sampah dari utara. Macet di situ, air meluap. Apalagi kalau air laut pasang ngantri ke laut. Menunggu di loloannya,” jelasnya.

Ditanya soal anggaran untuk penanganan bencana ini, Putu Eka Parmana menyampaikan setiap desa di wilayahnya memiliki anggaran tak terduga yang kemudian digunakan untuk penanganan bencana. Namun karena saat ini juga terjadi bencana non alam yaitu wabah COVID-19, ketersediaan dana tersebut juga terbatas.

“Kalau di desa ada biaya tak terduga, dana bencana. Dalam kondisi saat ini ada bencana alam dan non alam. Bencana alam mengangkat sampah dengan alat yang seadanya, menghubungi Dinas PUPR, dan di desa operasional ada 10-15 orang,” jelasnya.

Selain meminta bantuan dinas terkait, pihaknya juga melibatkan mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk membantu mengantisipasi bencana alam seperti membersihkan lingkungan.

“Bersih-bersih dibantu oleh mahasiswa dan LSM-LSM. Sangat membantu kami di hilir. Sekarang kami sudah berusaha agar dinas terkait menjadikan normalisasi sebagai prioritas,” imbuhnya.

Menurutnya kejadian bencana ini berdampak pada kerugian secara material, seperti alat-alat elektronik warga yang korsleting hingga kendaraan yang hanyut terbawa arus banjir.