Jakarta, IDN Times - Petugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) masih berjibaku untuk mencari puing-puing dan korban penumpang pesawat Lion Air JT 610 tujuan Jakarta-Pangkalpinang, yang jatuh di Perairan Bekasi, Jawa Barat, Senin (29/10) lalu.
Total ada 189 penumpang termasuk kru pesawat jadi korban dalam tragedi tersebut. Atas tragedi ini, apakah Lion Air layak mendapat sanksi? Berikut ini tanggapan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.
Jokowi menyatakan harus fokus melakukan pencarian badan pesawat dan korban Pesawat Lion Air JT 610. Ia enggan menanggapi soal sanksi untuk maskapai Lion Air atas tragedi ini.
"Yang kita kerjakan adalah bekerja sekeras-kerasnya di lapangan, agar badan pesawat dan korban-korban segera ditemukan," katanya.
Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan evaluasi pencarian ini. sampai saat ini black box masih dicari. Sehingga belum diketahui penyebab utama jatuhnya pesawat Lion Air.
Terkait santunan, Jokowi mengakui jika pemerintah belum membahasnya. Karena pencarian adalah fokus utamanya.
Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, mengatakan Polri telah menerima 24 kantong jenazah korban pesawat Lion Air JT 610.
"Dari 189 korban itu, sejak sore (29/10) kemarin yang sudah bisa dikumpulkan, dibawa ke rumah sakit ini sebanyak 24 kantong," kata Ari di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (30/10).
Kata Ari, kantong jenazah tersebut bukan berisi 24 jasad. Melainkan dalam satu kantong terdapat beberapa jasad, yang kondisinya sudah hancur, tulang-tulang sudah lepas, dan tercerai berai.
Untuk melakukan identifikasi post mortem, RS Polri telah mengerahkan 15 dokter forensik. Seperti Dokter Odontologi untuk kegiatan forensik dan gigi, ahli DNA untuk kegiatan antomertem, serta lainnya.
"Kegiatan antomortem itu untuk pendataan identitas, dan ciri-ciri anggota keluarga," terangnya. Pendataan identitas ini meliputi pakaian, tato atau luka, sepatu, anting, jam dan lainnya.
Sejak pagi, Selasa (30/10), kegiatan antomorterm ini sudah memerika 151 keluarga korban. Namun tidak semua keluarga bisa periksa DNA. Sebab yang bisa diperiksa adalah orangtua atau anak korban.