Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Denpasar, IDN Times - Sekitar 10 mahasiswa asal Papua yang tinggal di asrama putra Jalan Pulau Sula, Denpasar terancam tak bisa lagi menempatinya. Mereka diberi waktu hingga 20 Juli 2019 untuk mengosongkan bangunan rumah tersebut karena Pemerintah Daerah Papua belum melunasi pembayaran sewa tiga tahun kontraknya.
1. Sudah pernah menyurati Gubernurnya namun belum ada respon
Gusti Ayu Sukawerti, pemilik rumah tersebut, mengatakan pembayaran oleh Pemda Papua terhenti sejak 2017 sampai sekaranh. Ia juga sudah berkomunikasi dan bersurat kepada pemerintah setempat namun belum ada respon. Hanya dijanjikan akan dibayar tapi tidak ada kelanjutan.
"Sudah pernah saya surati ke Gubernur Papua juga tapi juga tak kunjung ada respon," katanya, Minggu (14/7).
2. Proses transaksi sewanya bermodalkan kepercayaan sejak 2008
Ia sangat berharap kontrakan yang belum terbayar itu segera dilunasi. Pasalnya, ia juga membutuhkan biaya untuk perbaikan rumah tersebut dan operasionalnya. Selain itu janda dengan tiga anak ini juga butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari.
Rumah tersebut sudah disewakan ke Pemprov Papua sejak 2005. Perjanjiannya dibuat hingga 2007 dengan surat perjanjian yang jelas. Namun karena sudah percaya, proses transaksi sewa itu hanya bermodalkan saling kepercayaan untuk pembayarannya (Tanpa perjanjian yang jelas) sejak tahun 2008 sampai 2016. Pembayaran itu masih rutin dilakukan, dengan cara didatangi dan diserahkan secara tunai.
3. Ia hanya dijanjikan akan dibayar setelah hari raya. Namun...
Memasuki tahun 2017 ada negosiasi lagi, dan sepakat nilai kontraknya Rp80 juta per tahun untuk rumah berjumlah 15 kamar tersebut. Pemda Papua juga menyetujuinya dengan nilai tersebut. Namun sewa kontrak itu tak kunjung dibayar sampai sekarang.
"Terakhir komunikasi dua bulan yang lalu, katanya dijanjiin akan segera dibayar setelah hari raya. Begitu aja terus selama tiga tahun, tapi nyatanya hingga sekarang gak dibayar," katanya.
