TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi Ingin Teluk Benoa Tak Direklamasi

Adakah tanda-tanda Teluk Benoa tak jadi direklamasi?

twbi.co.id

Denpasar, IDN Times - Isu terkait reklamasi Teluk Benoa masih hangat diperbincangkan. Isu ini makin ramai dibahas setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudjiastuti menerbitkan izin lokasi.

Penerbitan tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).

Baca Juga: Koster Kirim Surat ke Jokowi untuk Merevisi Perpres 51 Tahun 2014

1. Perpres 51 Tahun 2014 harus direvisi

Facebook.com/forbali13

Kunci untuk melindungi Teluk Benoa dari reklamasi adalah dicabut atau direvisinya peraturan yang diterbitkan oleh masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti diketahui, Perpres tersebut memungkinkan Teluk Benoa untuk dimanfaatkan menjadi kawasan ekonomi dan pariwisata.

Padahal sebelumnya kawasan ini adalah wilayah konservasi. Lantas bagaimana tanggapan Presiden Republik Indonesia, Jokowi terkait kawasan Teluk Benoa?

2. Jokowi tak ingin Benoa direklamasi

Antara Foto/Wahyu Putro

Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengaku pernah membicarakannya dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pembicaraan tersebut disampaikannya saat satu mobil dengan Jokowi dalam acara Our Ocean Conference di Nusa Dua Oktober lalu.

Koster mengatakan, Jokowi saat itu sangat mendukung kawasan Benoa tak direklamasi dan dikembalikan menjadi kawsan konservasi.

"Saat OOC, Presiden setuju Benoa dijadikan kawasan konservasi dan jangan sampai direklamasi," kata Koster, di Art Center, Senin (31/12) siang.

Berita Terkini Lainnya