Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Denpasar, IDN Times - Sejumlah massa dari Ikatan Mahasiswa, Pelajar, dan Rakyat Papua (IMMAPA) Bali menggelar aksi di Lapangan Renon, Denpasar, Kamis (22/8) pagi. Mereka menuntut pengungkapan aksi rasisme yang terjadi di Surabaya.
1. Ini isi tiga tuntutan aksi di Denpasar:
Dalam aksinya mereka menyerukan sejumlah tuntutan. Ada tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut, di antaranya:
- Hentikan diskriminasi rasial dan represifitas oleh militer dan ormas rekasioner terhadap mahasiswa dan rakyat bangsa Papua secara unum
- Usut tuntas dan adili pelaku yang mengeluarkan perkataan rasis dan tindakan represifitas militer yang berlebihan di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.
- Berikan kebebasan bagi bangsa West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri atau referendum sebagai alternatif untuk terbebas dari rasisme, pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), dan seluruh penindasan di atas tanah Papua.
2. Mereka menyoroti petugas yang menembakkan gas air mata dan membawa senjata laras panjang
Juru Bicara Aksi, Jeeno Bogomo, mengatakan aksi ini sebagai respon atas tindakan diskriminatif dan pembungkaman ruang demokrasi di Malang dan Surabaya. Ia menyoroti aksi yang terjadi di Surabaya, karena dalam kejadian tersebut petugas menembakkan gas air mata dan membawa senjata laras panjang.
"Kami ini bukan teroris, kami mahasiswa, kami bukan teroris, itu tindakan diskriminasi, ditambah lagi ucapan rasis seperti menyebutkan mahasiswa Papua itu monyet dan juga ada yang bilang, pulangkan manusia Papua dari Surabaya. Itu kan tindakan diskriminatif dan rasis yang sangat sangat jauh dari nilai kemanusiaan itu," kata Jeeno, Kamis (22/8).
3. Itu harus tahu sejarah bangsa Papua dianeksasi, dimasukkan secara paksa ke dalam bingkai NKRI, tetapi hal itu semua ditutupi dengan pembangunan ekonomi"
Hari ini banyak yang melakukan aksi turun ke jalan di beberapa tempat wilayah Indonesia. Ia menyebutkan aksi turun jalan itu dilatarbelakangi oleh persoalan rasialisme yang terjadi di Surabaya dan tidak adanya ruang demokrasi. Selain itu, isu yang lebih besar adalah persoalan sejarah-sejarah yang belum diluruskan oleh Indonesia.
"Itu harus tahu sejarah bangsa Papua dianeksasi, dimasukkan secara paksa ke dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tetapi hal itu semua ditutupi dengan pembangunan ekonomi. Rakyat Papua tidak butuh pembangunan ekonomi, pembangunan jalan, rakyat Papua tidak butuhkan, jalan dibangun hanya untuk eksploitasi sumber daya alam dari perusahaan asing yang ada di Papua," ujar dia.
Baca Juga: 5 Fakta Mak Susi, Koordinator Aksi di Asrama Papua Surabaya
