TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Bali

Segera Diurus, Bali Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Sampai 6 Desember

Jadi kamu hanya bayar pajak pokoknya saja. Yuk urus sekarang

IDN Times/Irma Yudistirani
Verified
Imam Rosidin

Denpasar, IDN Times - Bali menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Pergub ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di sektor Pajak Daerah. Kebijakan terhitung berlaku mulai tanggal 5 Agustus sampai 6 Desember 2019.

1. Masyarakat yang masih menunggak pajak harus memanfaatkan momen ini

IDN Times/Irma Yudistirani

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Agustus hingga 6 Desember 2019 mendatang. Jadi masyarakat yang selama ini masih menunggak pajak agar mengurusnya segera di kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

"Kebijakan ini merupakan kebijakan insidental, tidak setiap tahun kita lakukan, jadi karena tahun ini dibukakan kesempatan untuk pemutihan maka manfaatkanlah dengan baik," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Indra, Senin (5/8).

2. Total ada 118.554 wajib pajak yang menunggak. Jika dibebaskan pajaknya, maka PAD bisa menghasilkan Rp63 miliaran

IDN Times/Irma Yudistirani

Indra menjelaskan, dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali sampai tahun 2019 ini diperkirakan sebanyak 118.554 Wajib Pajak (WP) yang masih melakukan tunggakan pembayaran pajak. Dari jumlah tersebut, jika mereka membayar diasumsikan akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp63.352.638.900.

"Pendapatan yang seharusnya diperoleh dan seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan PAD Provinsi Bali," ujar Dewa Indra.

3. Meski ada kebijakan ini, masyarakat diminta jangan sengaja menunggak

IDN Times/Irma Yudistirani

Ia menekankan kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan kebijakan ini dengan cara sengaja terlambat membayar. Pasalnya, kebijakan ini tidak bisa berlaku secara terus-menerus. Pihaknya nanti akan mengevaluasi setiap tahunnya terkait kebijakan ini.

"Kebijakan ini sudah dihitung dengan cermat berapa pendapatan yang masuk, berapa yang hilang plus data yg akan kita dapatkan," ungkapnya.

4. Pergub ini disahkan oleh Gubernur Bali tanggal 1 Agustus lalu

IDN Times/Imam Rosidin

Pasal 2 dalam Pergub tersebut disebutkan, Gubernur menetapkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda PKB, penghapusan bunga, dan denda pajak BBNKB.

Pergub tersebut ditandatangani oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster pada 1 Agustus 2019 lalu.

Baca Juga: Jadwal Odalan Umat Hindu di Pura Bulan Agustus 2019

Topik:
stnk
Layanan publik
denpasar
bali
Berita Terkini Lainnya

40 Titik Fasilitas Pertanian Tabanan Rusak Akibat Hujan

Janin Ditemukan di Pantai Legian, Dikira Bangkai Tikus

Kakek 70 Tahun Lecehkan Anak SD di Karangasem

Potret Pantai Saba, Dipenuhi Gelondongan Sampah Kayu

PRIME-U Berganti Status, Semua Harus Periksa Data

STMIK Primakara Denpasar Resmi Punya 2 Fakultas

Membahayakan Penerbangan Bisa Terancam 15 Tahun Penjara

Lama Kosong, Posisi 4 Kepala Dinas Di Tabanan Terisi

Korps Marinir TNI AL Unjuk Kemampuan di Nusa Dua

Wisman ke Bali Akan Dipungut Biaya Perlindungan Kebudayaan