Terjebak Pandemik, Diperkirakan 7.000 Turis Asing Masih Ada di Bali

2. Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan soft policy

Sementara itu Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwilkumham) Provinsi Bali, Eko Budianto mengungkapkan perihal WNA yang masih tetap berada di Bali sampai batas waktu empat minggu ke depan usai terbitnya SE Nomor: IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 Tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tatanan Kenormalan Baru tertanggal 10 Juli 2020.

Menurut Eko bahwa SE tersebut merupakan pendekatan yang bersifat soft policy yang penerapannya tidak kaku atau serta merta bahwa warga negara asing ini harus pulang.

“Kan SE-nya itu ada klasifikasi pemegang apa dia. Ada yang izin tinggal terbatas, ada yang izin tinggal tetap, Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK), ada yang Bebas Visa Kunjungan (BVK). Ada klasifikasinya itu. Jadi kemudian ada yang bisa diperpanjang dan ada yang tidak bisa diperpanjang. Tapi prinsipnya bahwa di SE tersebut latar belakangnya adalah soft policy,” jelasnya.

“Contohnya kalau BVKS harus pulang, ya karena memang tidak ada penerbangan ke negara asal, atau kemudian tidak bisa transit itu maka yang kami lakukan ya memberikan izjin tinggal dalam keadaan darurat lagi. Sampai kemudian dibukanya penerbangan,” jelasnya.