TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Musyawarah Aliansi IPA di Unud Sempat Dilarang, Ini Faktanya

Kegiatan berlangsung satu jam

Situasi Student Center Unud pada 14 November 2022. (IDN Times/Ayu Afria)

Denpasar, IDN Times – Musyawarah yang diadakan oleh Indonesia People’s Assembly (IPA) di Student Center (SC) Kampus Universitas Udayana (Unud) di Jalan PB Sudirman, Kota Denpasar, Senin (14/11/2022), nyaris dibatalkan. Aliansi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti buruh, tani, buruh migran dan mahasiswa rencananya menggelar sejak pagi pukul 10.00 Wita, bekerja sama dengan Bali Tidak Diam.

Namun agenda mengalami kendala mulai dari penutupan gerbang di lokasi awal diskusi Ruang Terbuka Hijau (RTH), hingga perintah pengosongan SC yang diterima dari Unit Pengembangan Organisasi, maupun Wakil Rektor 3. Pengosongan lokasi tersebut diungkap berkaitan dengan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20).

Baca Juga: Kronologi Musyarawarah Aliansi IPA di Unud Dibatasi

1. Kegiatan musyawarah ini mendapatkan pelarangan dari kampus

Situasi Student Center Unud pada 14 November 2022. (Dok.IDN Times/Istimewa)

Penanggung jawab musyawarah, Excel, mengungkapkan kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini melibatkan beberapa sektor di antaranya petani, buruh, buruh migran, dan mahasiswa. Mereka ada yang berasal dari buruh migran di Hongkong, Jakarta, dan beberapa lokasi lainnya.

Dalam musyawarah yang berlangsung satu jam tersebut, mereka ingin membuat tandingan bahwa bisa membahas masalah mereka sendiri, dan memiliki cara sendiri yang dinilai tidak mengorbankan masyarakat miskin, serta masyarakat secara umum.

“Kegiatan hari ini sebenarnya adalah konferensi tandingan, atau konferensi ilmiah yang berbicara rakyat dari sudut pandang rakyat. Dasar berpikirnya begini, jika di Nusa Dua elit pemerintahan pejabat dunia yang berbicara masalah rakyat. Kami di sini ingin berbicara masalah rakyat dari sudut pandang rakyat,” ungkapnya.

Namun karena adanya pelarangan dari pihak kampus, sehingga kegiatan hanya berlangsung satu jam. Atas kejadian tersebut, ia menilai bahwa pihak kampus menghambat ruang demokrasi. Sementara itu musyawarah lanjutan masih belum diungkapkan kapan akan diselenggarakan.

“Ya sudah kami tunda dulu. Karena kami memprioritaskan kondisi kawan kami menjalankan diskusi ya,” jelasnya.

2. Kritisi perihal konsep pembangunan yang mengorbankan rakyat miskin

Ribuan warga Desa Adat Intaran melakukan aksi damai menolak rencana pembangunan proyek Terminal LNG di Kawasan Mangrove pukul 16.00 Wita, Minggu (19/6/2022). (IDN Times/Ayu Afria)

Kegiatan yang mengambil tema “Musyawarah Rakyat Indonesia Menyikapi G20” ini, ia akui memang mengkritisi kegiatan tersebut, di antaranya moda pembangunan yang ditawarkan di Forum G20 tersebut dianggap selalu menggilas rakyat miskin. Contohnya pembentukan kawasan pariwisata khusus medis di Sanur, dan pembangunan Terminal LNG di Desa Adat Intaran, Kota Denpasar.

“Misal, di dalam imajinasi pemerintah di dalam salah satu agenda prioritas G20 pembangunan arsitektur kesehatan itu memaksakan di Bali, terutama itu dibentuk kawasan ekonomi khusus pariwisata medis terbesar di kawasan Asia Tenggara. Walaupun itu mem-PKH 300 orang lebih buruh,” kata Excel.

Berita Terkini Lainnya