Rincian Jumlah Tenaga Kerja Asal Bali di Luar Negeri, Akuratkah?
Para ABK diatur oleh dua regulasi yang berbeda
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Denpasar, IDN Times – Belum lama ini Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan warga Bali yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di luar negeri jumlahnya menyentuh angka lebih dari 20 ribu orang. Sebagian dari mereka kembali ke Bali, baik melalui rute perjalanan laut maupun udara sejak 22 Maret 2020.
Namun apakah jumlah tersebut sudah benar-benar mutakhir, serta pendataan dan pemeriksaan terhadap kedatangan mereka benar-benar tepat? Mengingat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, disebut sebagai salah satu sumber risiko yang berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif COVID-19 di Bali.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda, dalam siaran persnya mengatakan meski tidak memiliki kewenangan langsung dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan jalur koordinasi, telah melakukan upaya pendataan. Mengingat para pekerja kapal pesiar diatur oleh dua regulasi yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan belum ada kepastian data terkait jumlah PMI asal Bali, khususnya yang bekerja sebagai awak kapal.
Ngurah Arda juga berharap kepada Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Bali untuk membantu memberikan data seakurat mungkin. Namun hingga saat ini, KPI Bali menurutnya belum bisa menunjukkan data anggotanya terkini. Karena data yang disampaikan merupakan data tahun 2012, serta tidak lengkap.
1. Data per bulan April 2020, BP3TKI mencatat ada 3.984 tenaga kerja asal Bali yang bekerja di luar negeri. Sebanyak 1.634 di antaranya bekerja di kapal pesiar
Menurut Ngurah Arda, regulasi pertama yang mengatur tenaga kerja di luar negeri adalah Kementerian Ketenagakerjaan. PMI dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan regulasi turunannya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Di Bali sendiri, pendataan PMI baik yang bekerja di kapal pesiar maupun di darat dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar melalui Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri elektronik (e-KTKLN). Data PMI tersebut dikirim secara berkala kepada Disnakeresdm Provinsi Bali.
“Per bulan April 2020, BP3TKI mencatat sebanyak 3.984 tenaga kerja asal Bali yang bekerja di luar negeri dengan 1.634 PMI di antaranya bekerja di kapal pesiar,” sebutnya.
Baca Juga: Dewa Indra Minta Warga Tak Lagi Menolak Daerahnya Jadi Karantina PMI